Tumpang Tindih Aturan Free Trade Zone di Batam, Ketum HIPMI Kepri Ajak Pengusaha dan Masyarakat Dukung Langkah BP Batam

Batam ada yang namanya Badan Pengusahaan, dahulu namanya Badan Otorita, seharusnya BP Batam bisa diberi kewenangan untuk perizinan seperti amdal. Karena BP Batam merupakan perpanjangan pemerintah pusat di Kota Batam, sehingga kemudahan perizinan satu pintu benar-benar bisa berjalan," jelasnya.

"Batam, yang pertumbuhan ekonominya sampai 6,9 persen, merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Penerapan free trade zone adalah langkah mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi. FTZ bagi Kota Batam seharusnya menjadi lex specialis," lanjut dia.

Ia pun menegaskan Batam tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Menurutnya, para menteri seharusnya bisa menyelaraskan visi dan misi dengan Presiden Prabowo demi memajukan ekonomi Indonesia.

"Saya sangat berharap Pak Prabowo mengambil langkah yang bijak dan strategis untuk Kota Batam dengan mengevaluasi aturan-aturan yang bertentangan dengan konsep FTZ di Batam. Kalau langkah yang tepat dan benar, Batam dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya," ujar Li Claudia mengakhiri. (ebs)