Polemik Pagar Laut Disebut Bisa Jadi Ancaman Kedaulatan Bangsa, Polri Diminta Tegas Bertindak

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik pagar laut yang terkuak ke permukaan menjadi perhatian serius soal potensi adanya gangguan kedaulatan bangsa.

Pusat Kajian Pembangunan Nasional (Puskabnas) menggelar diskusi soal 'Pagar Laut sebagai Ancaman Kedaulatan Bangsa: Membangun Kesadaran dan Aksi Nasional Melawan Oligarki', Jumat (31/1/2025). 

Direktur Puskabnas Amirullah Hidayat menegaskan bahwa pagar laut yang dibangun di Tangerang merupakan persoalan serius yang melibatkan oligarki.

Dia mendesak kepolisian (Polri) segera mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

"Ini tugas dari instrumen kepolisian karena ada indikasi dugaan pemalsuan dokumen. Padahal sudah jelas siapa di balik peristiwa ini, yaitu ASG," ujar Amirullah Hidayat.

Amirullah melanjutkan meminta pihak kepolisian segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.

"Kita meminta polisi untuk menetapkan tersangka terhadap pelaku. Kami beri waktu dua minggu. Kalau sampai dua minggu lagi tidak ditetapkan sebagai tersangka, kita akan turun ke jalan. Kita mengajak temen-teman media untuk menekan polri segera menetapkan para pelakun ini sebagai tersangka" tegasnya.

Sementara itu, Aktivis 98 Ubedillah Badrun menilai kebijakan yang menjadikan proyek ini bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah bentuk pemaksaan kehendak yang menguntungkan oligarki.

"Pemerintah telah salah menempatkan oligarki, dan oligarki menjadi superior, saya kemarin melawan rezim yg dzolim hingga jabatan saya di kampus menjadi pertaruhan", ujar Ubedillah.

"Aktor yang melakukan pagar laut ini adalah oligarki predator, karena banyak merusak lingkungan dan merusak kepentingan rakyat. Oligarki sengaja melakukan itu untuk mempertahankan kekayaannya", tambahnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa semakin membiarkan persoalan ini kesenjangan kepemilikan aset semakin tinggi.

Menurutnya, oligarki harus ditempatkan pada semestinya supaya tidak ikut terlalu dalam menintervensi sistem pemerintahan.

"Aktornya sudah jelas, lalu kenapa tidak melakukan tindakan" terang Ubedillah

"Kita berikan pekerjaan terhadap pemerintahan Prabowo untuk menyelesaikan persoalan ini apabila tidak bisa diselesaikan kita harus turun kejalan. Itulah pentingnya sosial movement apabila ketidakadilan tidak ditegakkan" lanjutnya

Sementara itu, dia mendorong agar Presiden Prabowo membentuk tim khusus untuk membongkar pagar laut terebut.

"Presiden harus membuat tim independent yang tidak bisa di intervensi oleh siapapun untuk mengusut tuntas pelaku pagar laut ini" tegas dia.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri KKP Dedi Irawan tegas menyampaikan pihaknya telah menyegel pagar tersebut. Bahkan, dia mengatakan kasus ini bukan pertama kali. Ratusan kasus lainnya kata Dedi telah ditindaklanjut dan diproses.

"Kita sudah segel pagar laut 30 km di Tangerang termasuk yang di Bekasi kita segel juga meskipun tidak terlalu panjang sepanjang lebih kurang 3 km di Muara Tawar", kata Dedi

"Sekitar 190 kasus kami denda sebenarnya ini hukan barang baru tapi karena ini atensi publik maka kami koordinasi dengan LH dan kami segel", tambahnya.

Terkait pagar laut Tangerang, Dedi menyampaikan pihaknya telah memeriksa sekitar 13 saksi termasuk nelayan yang mengaku pernah menjadi pelaku dan yang menjadi pelaksana pemasangan pagar laut itu.

"2 Perusahaan yang disebut menjadi dalang ini harusnya kami perikasa hari ini tapi tidak datang dan kami agendakan minggu depan" ucapnya

"Kami minta kepada temen-teman mendukung tapi secara proporsional. Meskipun KKP tidak mengumumkan dipublik tapi kami KKP sdh melakukan tindakan2 strategis" tutupnya.(lgn)