31 Pemimpin Perubahan Dorong Pemerintah Kuatkan Kebijakan Strategis Ekonomi Indonesia Masa Depan

2.Pengembangan Ekonomi Biru
Untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor maritim terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), modernisasi infrastruktur pada sektor maritim dan penanggulangan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing sangat penting untuk dilakukan.

3.Pengembangan Ekonomi Orange (Industri Kreatif)
Pemerintah juga perlu memprioritaskan sektor ekonomi kreatif dengan mendukung dan memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil; sehingga ekonomi kreatif dapat didorong untuk menjadi keunggulan komparatif Indonesia di pasar global.

4.Pengembangan Ekonomi Kuning (Ekonomi Digital)
Indonesia merupakan salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Untuk semakin mengoptimalkan potensi tersebut salah satu langkah strategisnya adalah penyiapan regulasi yang mengatur tentang etika pengembangan dan penggunaan Artificial Intelligence (AI) – sebagai enabler penting dan komponen utama ekonomi digital. Etika AI penting untuk memberikan rasa aman dan mengurangi risiko berusaha pada ruang digital.

Dalam perspektif menjadikan ekonomi masa depan sebagai faktor pendorong kemandirian bangsa sebagaimana dicanangkan di dalam Asta Cita --- sekaligus sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi tinggi – 31 Peserta PKN Tingkat I Angkatan LXI LAN merekomendasikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk: 
1.Memasukkan butir-butir berikut dalam kebijakan perencanaan pembangunan nasional:
a.penguatan kebijakan ekosistem investasi dalam rangka akselerasi agenda transisi energi nasional dan mendorong modernisasi infrastruktur kelautan dan perikanan, dengan tetap mengutamakan: kepentingan nasional, prinsip-prinsip inklusivitas dan ekonomi yang berkeadilan; serta wawasan lingkungan yang berkelanjutan; dan

b.penguatan kebijakan ekosistem kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak pada sektor-sektor ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif dan ekonomi digital, melalui skema pembiayaan yang semakin suportif, penguatan kualitas SDM yang semakin berdaya saing, perlindungan hak cipta yang semakin baik, dan dukungan promosi ke pasar global; serta

2.Menyampaikan usulan kepada Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penguatan regulasi, yang meliputi:
a.revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, khususnya terkait penguatan pada fungsi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan 
b.penyusunan Peraturan Presiden tentang Etika AI.