Mendagri Dorong Pemda di Wilayah Nusa Tenggara Segera Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Nusa Tenggara segera penuhi kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024. Ini perlu diperhatikan lantaran tahap pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan segera dibuka, sehingga ketersediaan anggaran diperlukan. Mendagri menegaskan, ketersediaan anggaran merupakan faktor terpenting suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Tanpa dukungan anggaran, Pilkada 2024 bakal sulit terlaksana dengan baik. “Yang paling utama sekali dan paling penting sekali adalah masalah anggaran,” jelas Mendagri saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Bali & Nusa Tenggara yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Selasa (30/7/2024). Lebih lanjut, dia menjelaskan, Pemda berperan penting dalam menyediakan anggaran Pilkada Serentak 2024. Sebab dukungan anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kecuali empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Adapun kebutuhan anggaran ini diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda dengan penyelenggara Pilkada maupun pihak keamanan. Sebagai upaya memastikan anggaran tersedia, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Pilkada Serentak 2024 pada 24 Januari 2023 kepada seluruh kepala daerah. Surat tersebut salah satunya mengatur tahap penyaluran realisasi NPHD, yakni 40 persen dari APBD tahun 2023 dan 60 persen APBD 2024. Namun dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak berjalan di sejumlah daerah. Karena itu, Mendagri terus mendorong daerah agar segera merealisasikan anggaran Pilkada. Dalam kesempatan itu, Mendagri menyebutkan jumlah Pemda yang belum menyalurkan anggaran Pilkada maupun menandatangani NPHD terutama dengan TNI dan Polri. “Saya mohon betul juga untuk TNI dan Polri ini juga harus proaktif untuk menghubungi Pemdanya, di samping dari Kemendagri juga akan nge-push sedikit Pemdanya untuk NPHD-nya ditandatangani berapa kebutuhannya,” jelasnya. Di lain sisi, Mendagri mengapresiasi Pemda se-Provinsi Bali yang telah menyelesaikan seluruh kebutuhan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan NPHD. Mendagri mengaku baru kali ini mendapati seluruh daerah dalam satu provinsi telah menyelesaikan penyaluran anggaran Pilkada, baik kepada penyelenggara maupun pihak keamanan. “Untuk Provinsi Bali tadi sudah kami sampaikan, dari data ini kita lihat, kita baca saja sisa anggaran [Pilkada Serentak 2024] sudah nol semua,” ujarnya.(chm)

Mendagri Dorong Pemda di Wilayah Nusa Tenggara Segera Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Berita Terkait

Anggota DPRD Jabar Nilai Pilkada Melalui DPRD akan Lebih Efesien dan Kurangi Ongkos Politik

Pramono: Revitalisasi Ruang Publik di Jakarta Tak sepenuhnya Pakai APBD

APBD DKI Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Anung Minta Tak Turunkan Kualitas Bangun Jakarta

Bangun Iklim Kompetitif, Kemendagri Gelar Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025

Topik Terkait

Pilkada

Muhammad Tito Karnavian

Apbd

Se

Nphd

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr