Terdapat Dissenting Opinion dalam Putusan Pailit Ahli Waris PT Krama Yudha, Ini Kata Kuasa Hukum

"Kami akan kasasi  terhadap Putusan Pailit tanggal 31 Mei yang lalu, kami meminta keadilan karena kami bukan sekedar dipailitkan tetapi dizolimi, klien kami ini WNA Singapura. Ini benar benar sangat merusak hukum Indonesia," tambah Damian. 

Damian menilai, Akta Perjanjian 78 pada tahun 1998 yang dipermasalahkan saat ini pun bukan ditandatangani oleh para Pemohon. Apalagi pihak Termohon PKPU, yaitu Rozita dan Ery masih berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA), sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tagihan Rp541  miliar peninggalan pewaris.

Karena itu, Damian memandang ada kekeliruan terhadap putusan PKPU nomor No. 226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST (Putusan Pailit), yang menetapkan Rozita dan Ery Said dalam keadaan Pailit. Menurutnya, WNA hanya bisa dipailitkan dengan syarat memiliki profesi dan usaha yang berjalan di Indonesia, bukan karena berstatus sebagai ahli waris.

Sebagai informasi, sejak awal pendirian Krama Yudha, sebagaimana tertuang dalam Akta 78, Sjarnobi berjanji memberikan bonus sebesar 18 persen dari keuntungan bersih milik pribadi kepada Srikandi, Nuni, Abi dan Makmunar.

Srikandi, Nuni adalah ipar dari Sjarnobi, Abi adalah saudara kandung dari Sjarnobi. Sedangkan Makmunar adalah sahabat dari Sjarnobi.

Merujuk Akta 78, tidak ada klausul yang menyebutkan berapa besaran dan jatuh tempo Pembayaran alm. Sjarnobi, karena tujuan pemberian bonus tersebut hanya untuk kesejahteraan dan Dalam Akta 78 juga menyebutkan bonus diberikan saat perseroan memiliki keuntungan dan Hanya diberikan selama Sjarnobi masih menjadi pemegang saham mayoritas.