Minimalisir Pelanggaran Pemanfaatan Tanah Kalurahan, Pemda DIY Mulai Sosialisasikan Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024

Benny menyebut, adanya peraturan mengenai pemanfaatan tanah kalurahan dapat memberikan kejelasan hukum bagi pemerintah kalurahan dan semua pihak terkait.

Hal ini mengingat beberapa pelanggaran atau penyimpangan terhadap pemanfaatan tanah desa yang telah terjadi semakin meresahkan.

"Diterbitkannya Pergub DIY yang baru ini akan ada payung hukum yang sesuai dalam penyelenggaraan pemanfaatan tanah kalurahan," ucap Benny.

Menurutnya, Pemda dan Pemkab memiliki peran yang sangat vital dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tanah kalurahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 dan 60 Pergub DIY Nomor 24 Tahun 2024.

Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho menyampaikan tentang kerangka kebijakan pertanahan. Menurutnya, pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan (SG) dan tanah kadipaten (PAG) sesuai dengan Perdais DIY Nomor 1 tahun 2027 mempunyai tujuan utama yaitu pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

"Ketiga hal inilah yang menjadi kata kunci bagaimana penggunaan pertanahan yang baik, namun yang perlu dipahami bahwa yang dimaksud pertanahan disini adalah tanah kasultanan dan tanah kadipaten," ujarnya.