Wow! Dana Triliunan Rupiah Tambang Nikel Ilegal di Sulawesi Jadi Penyumbang Aktivitas Kampanye Pemilu 2024

Ia menilai permasalahan terjadi kala pihak yang mengajukan gugatan bukan perusahaan pemilik IUP tersebut, melainkan perusahaan lain yang sama sekali baru.

“Dikatan asli karena terintegrasi di MODI Ditjen ESDM, tapi dikatakan palsunya karena yang menggugat ke PTUN itu bukan pemilik IUP yang dicabut,” katanya.

Sementara, Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng mengatakan aktivitas tambang nikel ilegal di Sulawesi sangat merugikan negara. 

Pasalnya, aktivitas tambang ilegal kerap menerobos ke area IUP yang sudah ada pemiliknya termasuk ke kawasan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Ada perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara yang sudah jadi PSN dan ada smelter, wilayahnya digasak. Tentu ini mengganggu investasi yang sudah berjalan dan dicanangkan oleh negara,” kata Abrar.

Ia menegaskan ada dua kondisi yang membuat tambang ilegal menjamur belakangan waktu ini dengan ebebrapa indikatornya. 

Kata ia, saat ketika terjadi lonjakan harga komoditas hingga menjelang Pemilu yang dimotori oleh oknum kontestan pemilihan.