Peran Prabowo Terus Diungkit Pendukung, Fadli Zon Ungkap Gaji Dipotong Demi Anies Baswedan Jadi Gubernur DKI Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com-Peran Partai Gerindra dan Ketua Umumnya Prabowo Subianto membawa Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta terus diungkit oleh elit partai berlogo burung Garuda tersebut. Terbaru Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, mengaku dirinya merupakan orang pertama yang mengusulkan pencalonan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta pada 2017.

"Saya adalah orang pertama yang mengusulkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI di saat-saat akhir sebelum penutupan pendaftaran KPU," kata Fadli dalam keterangannya, Senin (18/12).

Tak hanya itu Fadli menulis sendiri perjanjian politik antara pasangan Anies-Sandi dengan Prabowo Subianto dan Habib Salim Segaf dari Partai Keadilan Sejahtera .
"Saya pula yang menulis 'perjanjian politik' Anies Baswedan dan Sandiaga Uno serta Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra) dan Salim Segaf al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS). Selain dengan tulisan tangan, materainya pun darurat pakai ludah saya. Saya menjadi saksi dan pelaku peristiwa itu," ucapnya.

Menurut Fadli Zon cerita sejarah itu jadi bukti Prabowo sosok berjiwa besar. Prabowo, ujar Fadli, juga menginstruksikan kepada seluruh kader Gerindra untuk ikut membantu Anies tidak hanya tenaga, tetapi juga dana.

"Prabowo berjiwa besar mendukung Anies maju sebagai Gubernur DKI. Prabowo bahkan menginstruksikan seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi hingga anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerindra seluruh Indonesia yang berjumlah ribuan untuk berkontribusi dana (pemotongan gaji) dan hadir ke Jakarta sebagai Tim Pemenangan di setiap kelurahan di DKI Jakarta. Begitu ketatnya persaingan pilgub waktu itu dan alhamdulillah, Anies-Sandi menang. Itulah faktanya," tandasnya.

Sebelumnya polemik antara Prabowo dengan Anies Baswedan bermula dari saling sindir keduanyanya dalam debat pertama capres 2024. Moderator menanyakan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik, padahal partai politik merupakan pilar penting demokrasi.

Anies lalu menjabarkan masyarakat sebenarnya tidak percaya dengan proses demokrasi, bukan hanya parpol. Salah satu bagian demokrasi ialah adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah.

"Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, jujur, dan adil. Jadi persoalan demokrasi kita jauh lebih luas dari sekadar persoalan pada parpol," kata Anies.

Saat menanggapi omongan Anies itulah Prabowo menyinggung Pilgub DKI 2017. Pada Pilgub tersebut, salah satu partai yang mengusung Anies ialah Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo. Bagi Prabowo, keberhasilan Anies menjadi Gubernur DKI menunjukkan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Sebab saat itu Gerindra posisinya sebagai oposisi.

"Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur," kata Prabowo.

Selain Fadli, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani juga pernah mengungkap peran partai berlambang garuda saat memenangkan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017.

Saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (15/12), Muzani menyebut  ribuan kader yang hadir di Rakornas pernah menjadi saksi di TPS-TPS di Jakarta. Bahkan, mereka sempat tidur di masjid untuk memenangkan Anies. "Ini orang datang di sini itu ribuan. Mereka semua menjadi saksi bagaimana mereka datang ke TPS-TPS, RT-RT di Jakarta, tidur di emperan di RT-RT, tidur di masjid, tidur di musala, tidur di tempat-tempat majelis taklim, memenangkan Pak Anies," kata Muzani kepada wartawan.

Sementara, mantan sekondan Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera berkata lain. Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid, mengatakan Anies Baswedan tidak berutang kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Kholid menegaskan, Anies justru berutang jasa kepada warga DKI Jakarta yang telah menggunakan hak pilihnya dan menaruh kepercayaan kepada Anies untuk memimpin ibu kota.

"Memang benar Mas Anies berutang jasa politik, tetapi bukan kepada Pak Prabowo tetapi kepada warga Jakarta yang dengan tulus memilihnya," kata Kholid dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/12/2023).

Kholid mengingatkan Prabowo bahwa pencalonan Anies di pilkada DKI Jakarta 2017 silam bukan semata-mata karena peran Prabowo dan Partai Gerindra saja, melainkan ada peran PKS yg sangat besar.

"Pencalonan Mas Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta itu oleh dua partai: PKS dan Gerindra. Dan bagi PKS, ketika Mas Anies terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta maka beliau adalah milik seluruh warga Jakarta, bukan milik PKS atau Gerindra," jelas Kholid. (bwo)