Pemkab Bojonegoro Ikuti FMDP 2023, Menjawab Tantangan Disrupsi Lewat Inovasi dan Kolaborasi

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jendral KPK RI, Cahya H Harefa mengungkapkan sisi KPK dalam pengelolaan komunikasi yang efektif akan semakin terbuka. Akses informasi merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dari badan publik pada tugas dan strategi pemberantasan korupsi.

Pihaknya menyebutkan tiga pendekatan yang saling berkaitan atau Trisula yaitu pencegahan, penindakan dan pendidikan. Sementara strategi pemasaran digital menjadi relevan juga untuk dimanfaatkan seperti media sosial. 

“Supaya semakin baik kita berkomunikasi ke publik sebagai pemerintah. Kita juga perlu memperhatikan etika dan pemanfaatan dengan bijak. Itu hal yang sangat penting,” ungkapnya. Ia berharap semua pihak dapat berkolaborasi selaku pengelola informasi untuk menciptakan link yang bersatu padu.

Di samping itu, ia juga berharap kepada seluruh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Bojonegoro dapat menjawab tantangan disrupsi dengan kolaborasi dan inovasi serta pemanfaatan media sosial yang optimal.