Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Dituntut Bertanggung Jawab Atas Dugaan Penjualan Senjata ke Junta Myanmar

Lebih lanjut ia mendukung pelaporan dugaan kasus jual-beli senjata ilegal itu ke Komnas HAM pada Senin, 2 Oktober 2023.

Pelapornya adalah organisasi HAM non-pemerintah yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Myanmar Accountability Project; Wakil Direktur Eksekutif Chin Human Rights Organization, Za Uk; dan mantan Jaksa Agung Indonesia sekaligus eks pelapor khusus hak asasi manusia untuk PBB, Marzuki Darusman.

Di Myanmar telah terjadi pembunuhan, penculikan terhadap aktivis, pembakaran desa-desa, pemerkosaan, pengusiran, dan seterusnya.

"Sementara itu BUMN kita menjadi game keeper supply senjata dari Indonesia kepada junta militer Myanmar. Pertangggung jawaban pelanggar HAM adalah berada pada negara," kata Julius.

Sementara, Ketua Badan Pengurus CENTRA Initiative Al Araf sepakat bahwa Presiden dan Menhan harus bertanggung jawab.

Ia menambahkan Komisi I DPR pun tak bisa diam saja melihat kasus tersebut.

"Dalam bisnis persenjataan tidak bisa dilakukan secara business as usual, mereka yang menyuplai persenjataan, harus juga ikut bertanggung jawab. Tidak cukup hanya direktur Pindad, tetapi Menteri Pertahanan juga harus bertanggung jawab," kata Al Araf. (mhs)