KNPI Kepulauan Yapen Tolak Perpanjangan Pj Bupati Cyfrianus Mambay, Ini Alasannya

"Surat yang mengatasnamakan Lembaga DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD, diduga palsu. Ini pelanggaran hukum," tegas Yehud.

KNPI dalam hal ini juga sudah meminta klarifikasi berdasarkan hasil koordinasi dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen bahwa terdapat dua surat yang sah dari Ketua DPRD, yang memuat usulan tiga nama calon Penjabat Bupati yang resmi.

Tiga nama yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen adalah Willian R. Manderi selaku Kepala Satpol PP dan PBD Provinsi Papua, Erny Renny Tania selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Hans Yans Hamadi selaku Analis Kebijakan Ahli Madya.

"Jadi apa yang dilakukan Cyfrianus Y. Mambay, jelas melanggar persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023," kata Yehud.

Pihaknya juga disebut akan mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika Kementerian Dalam Negeri tetap mempertahankan penunjukan Cyfrianus Y. Mambay sebagai Pj Bupati Kepulauan Yapen. 

Mereka berharap agar situasi ini dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku demi terciptanya tatanan yang adil dan transparan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

"Kami harap Bapa Presiden dan Mendagri memperhatikan situasi ini yang juga bisa menimbulkan gejolak di daerah jika dibiarkan tetap seperti ini," tukas alumnus Lemhanas RI tersebut.