Habis Dilantik Jokowi Jadi Menkominfo, Budi Arie Jadi Bulan-bulanan Elite Politik

Jakarta, tvOnenews.com - Habis Budi Arie Setiadi dilantik Presiden Jokowi jadi Menkominfo RI, pada hari Senin (17/7/2023). Kini Budi Arie Setiadi menjadi bulan-bulanan elite politik dalam bentuk kritikan dan komentar. 

Salah satu komentarnya datang dari PDIP yang diungkapkan Hasto Kristiyanto bahwa, PDIP tak masalah apabila Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi diangkat sebagai Menter Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Dia mengatakan PDIP menghormati keputusan Jokowi yang memegang hak prerogatif sebagai seorang presiden.

“Ya relawan kan juga rakyat Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia apalagi juga telah berjuang ya di dalam pemenangan Presiden Jokowi, dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari presiden,” ujar Hasto di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Dia meyakini Budi Arie bisa bekerja secara maksimal tanpa ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang. Meskipun dia memegang kuasa penuh dalam organisasi relawan Jokowi.

“Ya kita di dalam sistem tata pemerintahan kan ada pengawas yaitu dijalankan oleh DPR RI dengan berbagai persoalan yang terkait dengan Kominfo. Sebelumnya akan mendorong menteri yang baru untuk dapat menjaga marwah dari Menteri Kominfo agar tidak lagi disalahgunakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan keputusan Jokowi melantik Budi Arie, sejumlah wakil menteri, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sudah didiskusikan dengan PDIP.

“Ya sebelumnya di diskusikan melalui Pak Pramono Anung yang juga melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya diinformasikan terkait dengan keputusan presiden,” ungkapnya.

“Semua dikomunikasikan dengan baik,” sambung Hasto.

- Diisukan Dilantiknya Ketum ProJo Merupakan Signal Dukung Prabowo Subianto

Pelantikan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) disebut sebagai sinyal Presiden Jokowi mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Menanggapi hal ini, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan persoalan dukung mendukung capres lain merupakan hal biasa terjadi. Namun, dia mengingatkan bahwa ProJo Jawa Barat secara penuh mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

“Dukung mendukung kan biasa, buktinya ada ProJo dari Jawa Barat ya memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan [capres] ini kan belum final. Apalagi nanti ujung-ujungnya kan pada siapa yang dicoblos. Itu kan masih 14 Februari 2024,” ucap Hasto di iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Pihaknya hanya berharap adanya Menkominfo secara definitif itu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur terkait sistem telekomunikasi nasional.

Dia meyakini Budi Arie bisa bekerja secara maksimal tanpa ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang. Meskipun dia memegang kuasa penuh dalam organisasi relawan Jokowi.

“Ya kita di dalam sistem tata pemerintahan kan ada pengawas yaitu dijalankan oleh DPR RI dengan berbagai persoalan yang terkait dengan Kominfo. Sebelumnya akan mendorong menteri yang baru untuk dapat menjaga marwah dari Menteri Kominfo agar tidak lagi disalahgunakan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan keputusan Jokowi melantik Budi Arie, sejumlah wakil menteri, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sudah didiskusikan dengan PDIP.

“Ya sebelumnya di diskusikan melalui Pak Pramono Anung yang juga melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga kepada saya diinformasikan terkait dengan keputusan presiden,” ungkapnya.

“Semua dikomunikasikan dengan baik,” sambung Hasto.

- NasDem Berkomentar

Sementara Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengaku tidak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi ketimbang politikus NasDem menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru.

Sebagaimana diketahui, posisi Menkominfo yang sebelumnya ditempati oleh Johnny G Plate harus digantikan dengan Budi karena terjerat kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

Bahkan, Paloh menuturkan Jokowi sebelumnya membicarakan pergantian Menkominfo dengannya.

“Ada lah dikit-dikit (obrolan perihal ressuffle). Tapi enggak ada, nggak ada masalah. Itu hak preogatifnya presiden, memang dia menggunakan hak preogatifnya dan kita konsisten untuk menghormati,” kata dia, di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

Kendati demikian, Paloh memastikan bahwa tidak masalah apabila jatah menteri untuk Partai NasDem berkurang lantaran bukan itu yang menjadi prioritas utama NasDem.

“Kata kan lah prioritas utama bagi NasDem ini memang karena faktor kadang-kadang dilihat dari sisi kulit luarnya, pendekatan legalistik. Formalnya, kebutuhan-kebutuhan portofolionya semata-mata,” ungkap dia.

“NasDem lebih berkepentingan sukses story daripada roda administratif pemerintahan yang dia usung. Partai ini bukan yang baru datang tiba-tiba dukung Presiden Jokowi,” sambungnya.

- Kekayaan Budi Arie Setiadi

Ketua Umum (Ketum) relawan Pro Joko Widodo (Projo) Budi Arie Setiadi resmi dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7/2023) pagi. 

Budi Arie menggantikan posisi Johnny G Plate yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo.

Berapa harta kekayaan Budi Arie Setiadi yang baru saja dilantik sebagai Menkominfo baru?
Melansir laman elhkpn.kpk.go.id Budi Arie Setiadi memiliki total harta kekayaan senilai Rp101.018.800.000 atau Rp101 miliar. 

Harta Budi Arie Setiadi sebagian besar berupa tanah dan bangunan sebanyak 11 unit.

Harta tidak bergerak Menkominfo itu tersebar di wilayah Kota Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Bekasi dan Padang. 

Total aset berupa tanah dan bangunan milik Budi berjumlah Rp62.746.800.000.

Budi Arie juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi di antaranya mobil Honda HRV tahun 2019 dan tahun 2016, serta mobil VW Sciroco tahun 2014. 

Aset bergerak milik Budi itu sejumlah Rp869.000.000.

Budi Arie juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp2.300.000.000, surat berharga Rp24.500.000.000, serta kas dan setara kas sejumlah Rp10.603.000.000. 

Sehingga total harta milik Budi Arie seluruhnya berjumlah Rp101.018.800.000.

Sebelumnya, Budi Arie enggan mengomentari terkait kabar dirinya akan dilantik menjadi Menkominfo. 

Ia menyebut, posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Kami menunggu pengumuman dari Presiden. Karena itu hak prerogatif Presiden," ujar Budi Arie kepada wartawan, Minggu (16/7).

Budi Arie merupakan pria kelahiran Jakarta, 20 April 1969. 

Budi Arie lebih dikenal sebagai pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Presiden Joko Widodo.

Budi Arie pernah menjadi Kepala Balitbang PDI Perjuangan DKI Jakarta periode 2005-2010 dan juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Budi kemudian mendirikan Projo sejak Agustus 2013.

Budi Arie juga dikenal aktif di gerakan mahasiswa kala itu. 

Budi pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM ) FISIP UI 1994 dan juga Presidium Senat Mahasiswa UI (1994/1995).

Budi juga pernah mendirikan dan membina Forum Studi Mahasiswa (FSM) UI dan juga Kelompok Pembela Mahasiswa (KPM) UI. 

Ia juga aktif di bidang pers kemahasiswaan dengan menjadi Redpel Majalah Suara Mahasiswa UI pada tahun 1993-1994. (aag)