Konflik Satwa Terus Berlanjut. WALHI: Pemerintah Tak Serius

M Nur menjelaskan, solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan pihak berwenang dengan melakukan evaluasi kembali semua perizinan yang berada pada wilayah satwa dilindungi.

Selain itu kata dia, melakukan desain pembangunan yang memiliki perspektif perlindungan satwa, misalnya pembangunan yang melintasi jalur satwa maka harus dibangun koridor.

Upaya penegakan juga tidak hanya menjerat masyarakat yang dianggap sebagai pelaku perburuan atau pembunuh satwa, namun penegakan hukum harus mampu menjerat aktor utama yang terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi.

“Juga, pemiliki izin usaha, baik perkebunan atau pertambangan juga harus dimintai pertanggungjawaban disaat ada satwa yang mati dalam wilayah izin mereka. Kemudian, tumpang tindih kewenangan juga menjadi masalah dilapangan, terkait satwa dilindungi menjadi tanggungjawab BKSDA [Badan Konservasi Sumber Daya Alam],” ungkapnya.

Namun, kata dia, dampak yang terjadi berada pada wilayah kewenangan pemerintah daerah Sehingga pemerintah daerah tidak memiliki wewenang dalam hal penanganan konflik satwa dilapangan.

Ia juga menyarankan dalam penanganan konflik satwa harus dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal. Dimana, ucap M Nur, masyarakat yang berada pada zona konflik harus mendapatkan perhatian khusus, baik dari sisi pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, dan harus dijadikan sebagai kelompok strategis yang berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyelesaikan konflik satwa.

Karena, kata dia, disaat masyarakat mampu hidup berdampingan dengan satwa dilindungi seperi Gajah Sumatra, harimau Sumatera tentunya konflik mampu teratasi, dan bukan sebaliknya, masyarakat tersebut dianggap sebagai ancaman keselamatan bagi satwa. Chaidir Azhar/Ner