- ANTARA
Permintaan DPR Untuk Kursi Bisnis, Kementerian BUMN: Bukan Gratis
Jakarta, tvOnenews.com - Staf Khusus (Stafsus) III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menegaskan bahwa permintaan DPR untuk 80 kursi kelas bisnis kepada Garuda Indonesia bukan gratis.
"Saya perlu jelaskan, DPR itu bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis, Jadi itu betul-betul bukan ada fasilitas khusus dikasih DPR, tidak," ungkap Arya saat Ngobrol Pagi Seputar BUMN (Ngopi BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Menurut dia, justru dengan pemesanan 80 kursi kelas bisnis tersebut, Garuda Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar.
"Ini tidak minta gratis, bayar juga, yang untung siapa? kami untung besar. Jadi, kalau DPR pesan itu BUMN-nya untung besar, dapat muatan, margin gede. Jadi, kami bukan tertekan oleh DPR. Kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan bagi kami," ujar Arya.
Oleh karena itu, ia pun meminta kementerian/lembaga lainnya untuk tetap memakai maskapai Garuda Indonesia seperti misalnya saat melakukan perjalanan dinas.
"Malah kami dorong jika bisa DPR, pemerintah lainnya tetap pakai Garuda semua tiketnya, jangan pakai yang lain. Kalau bisa pesan jauh-jauh hari, jadi kalau bisa kami minta semua kementerian itu pesan jauh-jauh hari kalau ada perjalanan dinas maka pesan lah tahunan," tuturnya.
"Jadi, mohon kepada seluruh lembaga negara pakai Garuda, jangan yang lain supaya kami bisa semakin terbang tinggi supaya bisnis kami juga makin bagus, tolong pesan jauh-jauh hari," lanjut Arya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan bahwa permintaan institusinya kepada Garuda Indonesia agar menyediakan 80 kursi kelas bisnis bertujuan untuk tugas pengawasan.
"Tiket itu untuk tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Mekkah, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan tidak gratis, namun dibayar penuh oleh Sekretariat DPR RI," kata Indra di Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Indra menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR RI membentuk dua tim, yakni Tim Pengawasan Persiapan Haji dan Tim Pengawasan Pelaksanaan Haji.