DPR Bantah PKPU 2023 Batasi Hak Perempuan Ikut Pemilu

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyebutkan tidak ada masalah soal penetapan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di Pemilu 2024. Dia menegaskan hal itu sudah dibahas oleh pihaknya. Sebagai informasi, draf rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sudah disahkan menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengalami perubahan. Dalam Pasal 8, terdapat perubahan terkait penghitungan jumlah anggota perempuan di Pemilu 2024. Jumlah anggota perempuan dibulatkan berdasarkan penghitungan desimal. “Itu masih dalam range, atas bawah, masih memenuhi syarat. Tapi bahwa teman-teman perempuan mau itu dibulatkan ke atas, kan misal gini, kalau 0,5 ke satu, 0,2 ke nol. Itu tafsir saja," kata Mardani di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023). Ketua DPP PKS ini menilai perubahan penghitungan yang baru ini tidak berada di luar jangkauan. Menurut Mardani, persoalan ini hanya karena perbedaan tafsir. Selain itu, dia mengatakan perubahan ini juga sudah dibahas bersama KPU sesuai fakta lapangan. Dia lantas membantah bahwa perubahan ini atas permintaan internal DPR kepada KPU. "Enggak ada [permintaan], tapi lebih kepada fakta di lapangan, KPU berharap sesuai dengan metode matematika, dikonsinyering," ungkapnya. Lebih lanjut, Komisioner KPU RI Idham Holik menegaskan bahwa penerbitan draf PKPU yang baru ini juga sudah melewati rapat konsultasi di DPR dan uji publik. "Dan terkait dengan penggunaan penarikan desimal hasil perkalian dengan presentase tersebut, itu menggunakan standar pembulatan matematika, bukan kami membuat norma dan standar baru dalam matematika," ujar Idham, Rabu (3/5/2023). "Kami telah berkomunikasi dengan partai politik. Pada dasarnya partai politik karena affirmative action (untuk keterwakilan perempuan 30 persen) bukanlah hal baru, mereka juga punya semangat untuk mendorong caleg-caleg perempuan lebih banyak lagi. Itu yang ditangkap seperti itu," tambah Idham. Adapun PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat (2) berbunyi: Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan draf rancangan berisi sebagai berikut: Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dialkukan pembulatan ke atas. (saa/aag)

DPR Bantah PKPU 2023 Batasi Hak Perempuan Ikut Pemilu

Berita Terkait

KPK Panggil Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Dimintai Keterangan Soal Kasus Korupsi DJKA

Tangisan Nenek Saudah di Gedung DPR, Lansia Itu Dianiaya karena Tolak Tambang Ilegal di Rumahnya

Banggar DPR Minta OJK Evaluasi Perusahaan Asuransi di Pasar Modal

DPR Khawatir Uang Iuran Indonesia untuk Dewan Perdamaian Dipakai Israel Serang Gaza

Topik Terkait

Anggota Komisi Ii Dpr Ri Fraksi Pks

Mardani Ali Sera

Pks

Pkpu

Kpu

Dpr

Pemilu

Saksikan Juga

Kesaksian Warga Soal Ledakan Tabung Gas 12 Kg Menewaskan 3 Orang

Lelehan Lava Gunung Merapi Muntah dan Semburkan Awan Panas

Investor Asing Tarik Rp1,53 Triliun Saat Dirut BEI Mundur

Polisi Gagalkan Penyelundupan 1,8 Ton Miras Ilegal Lewat Jalur Laut

Cuaca Ekstrem, Sekitar 2.000 Kapal Parkir di Pelabuhan Muara Angke | Kabar Siang

Lubang Raksasa di Aceh Tengah Melumat Jalanan

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya