Saksi JPU Tuntas Beri Keterangan, Kuasa Hukum Sebut Dakwaan ke Nurdin Abdullah Lemah

Makassar - Penasehat Hukum Nurdin Abdullah mengklaim hingga saat ini belum ada bukti kuat yang menyebut keterlibatan NA dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi lingkup Pemprov Sulsel.

Hal ini diungkap Irwan Irawan, salah seorang Penasehat Hukum NA dalam persidangan ke 18 kasus dugaan korupsi NA di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (21/10)

"Kita tidak bisa menduga-duga, akan tetapi dari fakta persidangan yang ada kami berkeyakinan bahwa Nurdin Abdullah tidak pada posisi yang didakwakan oleh JPU KPK," ungkap salah seorang PH NA, Irwan Irawan kepada wartawan usai mengikutI persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Ia dengan tegas mengatakan, belum ada bukti dan keterangan kuat yang menyebut keterlibatan NA dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi lingkup Pemprov Sulsel.

Untuk menguatkannya, pihak PH akan menuangkan pandangannya melalui pledoi.

"Bahasa hukumnya, kami akan tuangkan dalam pledoi apa-apa dari kacamata kami, tentu berlandaskan dari fakta persidangan. Kita jabarkan bahwa klien kami (NA) tidak pada posisi yang didakwakan JPU," tegasnya.

Pada persidangan selanjutnya, pihak PH NA akan menghadirkan sejumlah saksi yang meringankan dan saksi ahli. Rincinya, ada 4 saksi meringankan dan 1 saksi ahli sehingga totalnya akan ada 5 saksi dari pihak PH.

Kemudian, Irwan Irawan kembali memperjelas mengenai status tanah NA yang dibangun masjid di Dusun Arra, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indosia (MUI), tanah tersebut dipastikan sebagai tanah wakaf.

Dalam persidangan ke 13 lalu, saksi Hasmin selaku pemilik tanah menjelaskan perihal pembelian tanah oleh NA yang selanjutnya menjadi lokasi pembangunan mesjid di kawasan Pucak Kabupaten Maros.

"Di atas tanah tersebut sudah dibangun masjid itu tinggal persoalan teknis dan administrasi untuk dikatakan sebagai tanah wakaf. Statusnya tanah wakaf karena diperuntukan untuk warga sekitar bukan untuk pribadi Pak NA," terangnya.

JPU KPK menghadirkan satu saksi dalam sidang lanjutan Nurdin Abdullah, yakni karyawan BPN Maros, Aswad Irwan. Tugasnya melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap masjid yang dibangun oleh NA untuk warga di Dusun Arra, Kecamatan Tompobulu, Maros.

Sidang hari ini adalah persidangan yang ke 18 dalam kasus dugaan korupsi Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah (NA). Sebelumnya pada sidang ke 17 pekan lalu JPU menghadirkan saksi kunci Syamsul Bahri (SB) mantan ajudan pribadi NA, serta Sari Pudjiastuti, mantan Kepala Biro Barang dan Jasa Pemprov Sulawesi Selatan.

Kedua saksi kunci tersebut mengaku menerima uang dari peserta lelang proyek tanpa sepengetahuan NA. (abdullah/ade)