Skandal Penjualan Senjata Ilegal
Jokowi Kerap Kritik Keras Junta Militer Hingga Akan Kirim Jenderal ke Myanmar, Ternyata Tiga BUMN Diduga Pasok Senjata
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus Myanmar dituding standar ganda. Â Di satu pihak saat memegang keketuaan ASEAN, Indonesia terus mendorong langkah maju dari implementasi Five-Point Consensus, salah satunya menyerukan adanya dialog sekaligus penghentian kekerasan di Myanmar. Namun, pada sisi lain, ada dugaan keterlibatan perusahaan BUMN dalam memasok senjata ke militer Myanmar.
Skandal Dugaan Penjualan Senjata Ilegal oleh Tiga BUMN, Ini Jejak Jejak Kekejian Junta Militer Myanmar pada Warganya
Tatmadaw---sebutan angkatan bersenjata di  Myanmar--dikenal dengan aksinya yang sadis, brutal pada rakyat sipil. Sejak menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis lewat kudeta pada 2021, militer Myanmar membunuh ribuan warganya sendiri. Kini publik Indonesia dikejutkan dengan laporan The Chin Human Rights Organisation soal pasokan senjata api pada junta militer Myanmar diduga dilakukan oleh tiga BUMN terkemuka.
Skandal Penjualan Senjata Ilegal diduga oleh BUMN Indonesia, Diperantarai Perusahaan Milik Putra Menteri di Myanmar
Selama satu dekade lebih tiga BUMN, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia dituding telah menjual senjata secara ilegal kepada militer Myanmar. Bahkan, praktek haram ini diduga berlanjut pascakudeta pada tahun 2021. Proses pengiriman senjata-senjata dari Indonesia itu diperantarai oleh perusahaan Myanmar milik Htoo Htoo Shein Oo, North Company Limited.Â
Adapun Htoo adalah putra dari Menteri Perencanaan dan Keuangan junta Myanmar Win Shein, yang saat ini dijatuhi sanksi oleh berbagai negara Barat.
Memuat Konten Berikutnya...