News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Revisi Uu Kementerian

Isu Prabowo-Gibran akan Revisi UU Keuangan Negara, Banggar DPR Justru Bocorkan soal Lain: Batas Defisit Masih 3%, Tidak akan Diutak-atik

Isu Prabowo-Gibran akan Revisi UU Keuangan Negara, Banggar DPR Justru Bocorkan soal Lain: Batas Defisit Masih 3%, Tidak akan Diutak-atik

Ketua Banggar DPR Said Adullah menegaskan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen mempertahankan batas defisit APBN sesuai UU Keuangan Negara.
Soal Revisi UU Kementerian, Yusril Ihza Yakin Prabowo Subianto Tak Akan Ulang Kabinet 100 Menteri Era Presiden Soekarno

Soal Revisi UU Kementerian, Yusril Ihza Yakin Prabowo Subianto Tak Akan Ulang Kabinet 100 Menteri Era Presiden Soekarno

Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana revisi Undang-undang (UU) Kementerian dalam rencana pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Revisi UU Kementerian, PDIP Usul DPR Diajak Rapat soal Penambahan Jumlah Menteri

Revisi UU Kementerian, PDIP Usul DPR Diajak Rapat soal Penambahan Jumlah Menteri

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP Sturman Panjaitan mengusulkan DPR agar diajak rapat oleh pemerintah membahas soal penambahan jumlah menteri.
Polemik Revisi UU Kementerian, Baleg DPR Fraksi PDIP: Untuk Membunuh Seekor Nyamuk Pakai Bom Itu Efektif, Tapi Enggak Efisien

Polemik Revisi UU Kementerian, Baleg DPR Fraksi PDIP: Untuk Membunuh Seekor Nyamuk Pakai Bom Itu Efektif, Tapi Enggak Efisien

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP Sturman Panjaitan mengusulkan agar faktor efisiensi juga diperhatikan untuk merevisi Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Baleg DPR Rapat Bahas Revisi UU Kementerian, Ternyata Guna Tetapkan Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan Presiden

Baleg DPR Rapat Bahas Revisi UU Kementerian, Ternyata Guna Tetapkan Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan Presiden

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada Selasa (14/5/2024).
Rencana Prabowo Subianto Tambah Kementerian Jadi 40 Makin Terbuka, Partai Golkar Dukung Revisi UU Kementerian di DPR

Rencana Prabowo Subianto Tambah Kementerian Jadi 40 Makin Terbuka, Partai Golkar Dukung Revisi UU Kementerian di DPR

DPR RI berencana akan merevisi Undang-Undang (UU) Kementerian di tengah isu penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
DPR Bantah Revisi UU Kementerian untuk Menambah Jumlah Menteri di Kabinet Prabowo

DPR Bantah Revisi UU Kementerian untuk Menambah Jumlah Menteri di Kabinet Prabowo

Beredar kabar rencana DPR RI akan revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara di tengah isu Presiden terpilih 2024 Prabowo ingin menambah jumlah kementerian.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT