Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti sistem hukum Indonesia yang belakangan menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebut Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP hasilkan Megawati Soekarnoputri tetap menjadi Ketua Umum PDIP periode 2025 - 2030.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri buka-bukaan soal sikap politik PDIP untuk berada di luar atau di dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa posisi politik PDIP terhadap pemerintahan selalu diputuskan di dalam kongres partai,
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan hasil Rakernas V, yang mana menugaskan Fraksi PDIP DPR untuk mendesak pemerintah menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dorong seluruh Fraksi PDIP DPR RI untuk segara desak pemerintah agar menurunkan UKT yang dinilai terlalu tinggi.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku deg-degan ketika melihat Puan Maharani mulai menangis saat membacakan hasil rekomendasi Rakernas V PDIP hari ini.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa heran sebagian masyarakat Indonesia sekarang lebih memilih berkata âsaranghaeyoâ daripada âaku cinta kamuâ.
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).