News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kemerdekaan Pers

IJTI Serukan Keselamatan Jurnalis, Kuatkan Kemerdekaan Pers dan Wujudkan Kedaulatan Informasi dalam Negeri"

IJTI Serukan Keselamatan Jurnalis, Kuatkan Kemerdekaan Pers dan Wujudkan Kedaulatan Informasi dalam Negeri"

Dalam momentum peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi ekosistem pers di tanah air yang tengah menghadapi tantangan luar biasa berat.
Ironi HUT Kemerdekaan RI, Pers Pilar Demokrasi Dibungkam Secara Digital 

Ironi HUT Kemerdekaan RI, Pers Pilar Demokrasi Dibungkam Secara Digital 

Hari Kemerdekaan RI adalah momentum yang tepat untuk merefleksikan kembali makna kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya adalah kemerdekaan pers.
Dinilai Ancam Kebebasan Pers, IJTI Surabaya Tolak Pasal-Pasal Bermasalah RUU Penyiaran

Dinilai Ancam Kebebasan Pers, IJTI Surabaya Tolak Pasal-Pasal Bermasalah RUU Penyiaran

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah (Korda) Surabaya menggelar aksi damai menyikapi sejumlah pasal kontroversi dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran yang dinilai mengancam kemerdekaan pers.
Tolak Pasal Kontroversi RUU Penyiaran, Forum Jurnalis di Kendari Gelar Aksi di Gedung DPRD Sultra

Tolak Pasal Kontroversi RUU Penyiaran, Forum Jurnalis di Kendari Gelar Aksi di Gedung DPRD Sultra

Forum Bersama Jurnalis Sulawesi Tenggara, (PWI Sultra, AJI Kendari, IJTI Sultra) menyatakan sikap sebagai berikut menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut.
IJTI Minta DPR Kaji Ulang Draf Revisi UU Penyiaran, Pasalnya Ada Pasal yang Berpotensi Mengancam Kemerdekaan Pers

IJTI Minta DPR Kaji Ulang Draf Revisi UU Penyiaran, Pasalnya Ada Pasal yang Berpotensi Mengancam Kemerdekaan Pers

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) nyatakan sikap soal Draf Revisi UU Penyiaran. IJTI menilai ada sejumlah pasal yang potensi mengancam kemerdekaan pers.
Dewan Pers Dorong Perlindungan Kemerdekaan Pers Menjadi Peraturan Kapolri

Dewan Pers Dorong Perlindungan Kemerdekaan Pers Menjadi Peraturan Kapolri

Dewan Pers mendorong agar perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum penyalahgunaan profesi wartawan bisa naik menjadi Peraturan Kapolri (Perkap).
DPR RI Sahkan Revisi Kedua UU ITE, Ancaman Kemerdekaan Pers Masih Ada

DPR RI Sahkan Revisi Kedua UU ITE, Ancaman Kemerdekaan Pers Masih Ada

DPR RI sahkan revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi UU pada 6 Desember 2023 lalu.
Memuat Konten Berikutnya...
ADVERTISEMENT