Ketua Deputi Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengkritisi pejabat Kabinet Indonesia Maju yang dianggap terlalu gemuk, tidak ramping seperti yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Denny Indrayana tidak perlu bertanggung jawab atas ucapannya terkait dugaan putusan MK soal sistem pemilu
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sistem pemilu proporsional tertutup dan tetap mempertahankan sistem pemilu terbuka atau coblos nama calon legislatif (caleg).
Pujian yang diungkapkan oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat sorotan dari Partai Demokrat
Ketua Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani ikut menanggapi terkait nyanyian politikus senior PDIP Ruhut Sitompul mengenai bakal capres NasDem Anies Baswedan.
Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani ikut angka suara terkait wacana Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang bakal menjadi cawapres Anies Baswedan
Partai Demokrat menyatakan bersedia menerima kunjungan safari politik Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani. Demokrat terbuka.
Partai Demokrat menyambut baik terkait rencana Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani silaturahmi ke semua partai politik.
PSIM Yogyakarta tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-25 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3/2026).
Nasib pilu dialami siswa Kelas XII SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin pendirian sekolah
Babak playoff Liga Voli Korea 2025/2026 semakin dekat, Pink Spiders dan GS Caltex bersiap bertarung di fase selanjutnya. namun Daejeon Red Sparks gagal lolos?
Kronologi izin SMK IDN Boarding School Bogor dicabut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Simak alasan, polemik legalitas sekolah, dan nasib ratusan siswa terdampak.
Wali murid SMK IDN Bogor menagih kepastian nasib anak-anak mereka, pascapencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM).