Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Ida Mahmudah, menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung soal penyebab banjir tidaklah keliru....
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman evaluasi sistem keamanan di seluruh Rusun milik Pemprov DKI.
Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Ida Mahmudah menyatakan, Kota Jakarta tidak alami perubahan siginifikan setelah tak lagi menyandang status ibu kota
Anggota DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, agar korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang direlokasi ke Wisma Atl
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Ida Mahmudah sebelumnya menyebut bahwa Kampung Susun Bayam seperti bom waktu yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan
Anies Baswedan baru terbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta
Ida Mahmudah menilai Anies Baswedan jilat ludah sendiri karena bersiasat dengan mengubah nama Pulau Reklamasi menjadi Perluasan Daratan yang sebelumnya ditolak
Setelah ditinggal Megawati Hangestri, Red Sparks mengalami penurunan performa di V-League 2025/2026. Kondisi tersebut membuat pelatih Ko Hee-jin mengkritik.
Apakah Anda berencana untuk menggunakan mobil listrik saat mudik? Sebelum berangkat, persiapkan tips berikut ini agar perjalanan Anda menjadi aman dan nyaman.
Legenda sepak bola Italia, Luca Toni, mengingatkan Bayern Munich agar tidak meremehkan Atalanta jelang pertemuan kedua tim pada babak 16 besar UEFA Champions League musim ini.
Momentum bulan Ramadan dimanfaatkan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) IV/2 Yogyakarta untuk menebar kepedulian kepada sesama dengan mengadakan bakti sosial
Komika Pandji Pragiwaksono berharap kasusnya yang diduga menghina suku Toraja dapat diselesaikan melalui restorative justice (RJ). Diketahui, hari ini Pandji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi jalur kereta api di DJKA