Pemerintah dinilai berhasil wujudkan keadilan dan penegakan HAM di Papua melalui pembangunan, perbaikan akses, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Hak Asasi Manusia (Menham), Natalius Pigai menyebut pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keuangan semestinya tidak diberlakukan terhadap dana otonomi khusus (otsus) bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Papua.
Polri ungkap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey beserta rombongan mendapat serangan tembakan saat ikut operasi pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun
Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Nicholay kunjungi Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Komnas HAM RI kecam tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh sedikitnya 11 warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Yahukimo, Papua.
Tokoh Adat Papua, Herman Yoku kutuk keras berbagai aksi sadis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memicu kerusuhan di berbagai wilayah di Papua belakangan ini.
Komnas HAM prihatin soal kekerasan yang terjadi di Papua selama kurun waktu bulan Maret dan April 2024. Ini rincian kekerasan yang terjadi pada Maret 2024.
Prabowo mengakui rumit selesaikan kasus HAM di Papua karena ada campur tangan asing. Hal itu disampaikan saat debat perdana Pilpres 2024 yang berlangsung di KPU.
PSIM Yogyakarta tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-25 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3/2026).
Nasib pilu dialami siswa Kelas XII SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin pendirian sekolah
Babak playoff Liga Voli Korea 2025/2026 semakin dekat, Pink Spiders dan GS Caltex bersiap bertarung di fase selanjutnya. namun Daejeon Red Sparks gagal lolos?
Kronologi izin SMK IDN Boarding School Bogor dicabut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Simak alasan, polemik legalitas sekolah, dan nasib ratusan siswa terdampak.
Wali murid SMK IDN Bogor menagih kepastian nasib anak-anak mereka, pascapencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM).