Dua serikat buruh nasional, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menegaskan dukungan terhadap seluruh program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan kabar Presiden RI, Prabowo Subianto akan mengundang para mantan presiden ke Istana Negara pada malam ini.
DPR meminta supaya pemerintah segera menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban bencana Sumatra setidaknya sebelum Lebaran 2026.
DPR RI dan pemerintah menyepakati seluruh layanan kesehatan tetap berjalan dan kepesertaan BPJS PBI tetap dibayarkan oleh negara dalam jangka waktu tiga bulan.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi status Bupati Pati, Sudewo yang menjadi tersangka jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Pati.
Wakil Ketua DPR, RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon Presiden Prabowo Subianto dan menghubungkannya ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di sela-sela rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1).
DPR siap kaji putusan MK yang wajibkan polisi mundur dari jabatan sipil. Putusan ini ubah aturan lama dan bisa berdampak besar pada struktur pemerintahan.
Sufmi Dasco Ahmad imbau sekolah perketat pengawasan murid usai ledakan SMAN 72. Ia minta siswa berhati-hati dalam bergaul dan selektif menerima informasi.
PSIM Yogyakarta tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-25 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3/2026).
Nasib pilu dialami siswa Kelas XII SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin pendirian sekolah
Babak playoff Liga Voli Korea 2025/2026 semakin dekat, Pink Spiders dan GS Caltex bersiap bertarung di fase selanjutnya. namun Daejeon Red Sparks gagal lolos?
Kronologi izin SMK IDN Boarding School Bogor dicabut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Simak alasan, polemik legalitas sekolah, dan nasib ratusan siswa terdampak.
Wali murid SMK IDN Bogor menagih kepastian nasib anak-anak mereka, pascapencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM).