Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) saat ini sangat kurang keberadaan. Stranas PK mencatat Indonesia butuh puluhan ribu auditor untuk mengidealkan kebutuhan seluruh wilayah di Indonesia.
Puluhan warga yang tergabung DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSKI-I) Sumsel, mendesak Kejari Palembang, untuk menelusuri dugaan kekayaan tidak wajar Cam
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal belanja pemerintah daerah (Pemda). Hal ini dilakukan agar lebih efektif, efisien dan tidak terjadi pelanggaran.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap maraknya terjadi kasus jual beli jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Pulau Jawa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar seluruh menteri, kepala lembaga serta daerah tidak menutupi data yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).