Presiden Joko Widodo bersuara soal pemihakan dan kampanye seorang pejabat negara. Jokowi membolehkan sikap tidak netral dan berpihak pejabat negara asalkan tidak gunakan fasilitas negara. Bagaimana Islam mengatur pejabat yang seharusnya jadi wasit, ternyata ikut dalam kompetisi pemilu 2024?