Lepas dari Bayang-Bayang Sanksi WADA, IADO Tatap 2026 dengan Optimisme

Jakarta, tvOnenews.com - Organisasi Anti-Doping Indonesia (IADO) menyambut tahun 2026 dengan rasa percaya diri setelah memperoleh kepastian dukungan anggaran negara yang dinilai lebih cukup dan tepat waktu. 

Kepastian tersebut datang usai Indonesia berhasil keluar dari bayang-bayang sanksi Badan Anti-Doping Dunia (WADA) yang sempat mengancam pada 2025.

Ketua Umum IADO, Gatot S Dewa Broto, menilai pengalaman tahun lalu menjadi pelajaran berharga bagi lembaganya. Menurutnya, keterlambatan serta keterbatasan anggaran pada 2025 nyaris berujung pada hukuman dari WADA.

“Jika situasi seperti tahun 2025 kembali terjadi, risikonya sangat besar. Keterbatasan dan keterlambatan anggaran bisa membuat IADO kesulitan memenuhi kewajiban dan membuka peluang sanksi,” ujar Gatot dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa pada 2025, alokasi anggaran dari APBN baru diterima pada September dengan nilai yang tidak besar. 

Akibatnya, pembayaran gaji pegawai pun baru bisa dilakukan mulai Oktober dan tidak dapat dibayarkan secara surut sesuai ketentuan dalam Permenpora Nomor 14 Tahun 2024.

Kondisi tersebut, lanjut Gatot, sempat menghambat kinerja organisasi dalam menjalankan program anti-doping secara maksimal. 

Meski demikian, IADO tetap berupaya memenuhi seluruh persyaratan WADA sehingga Indonesia akhirnya terhindar dari sanksi internasional.

Memasuki 2026, tantangan yang dihadapi IADO diperkirakan semakin berat. 
Hal ini seiring dengan padatnya agenda olahraga internasional, termasuk Asian Games dan Asian Para Games 2026 di Nagoya, Jepang, serta berbagai kejuaraan dunia lainnya.

Gatot menekankan bahwa peran IADO tidak hanya sebatas melakukan tes doping. Tanggung jawab organisasi juga meliputi edukasi anti-doping, pengumpulan intelijen, penanganan dugaan pelanggaran, hingga memastikan seluruh prosedur sejalan dengan World Anti-Doping Code.

“IADO berkomitmen menjalankan semua tugas sesuai standar internasional demi menjaga nama baik olahraga Indonesia,” tegasnya.

Ia pun berharap dukungan dan koordinasi dari pemerintah pada 2026 dapat berjalan lebih optimal, sehingga Indonesia tidak kembali dihadapkan pada ancaman sanksi yang berpotensi mengganggu keikutsertaan atlet maupun penggunaan simbol negara di ajang olahraga internasional.

(ant/aes)