Gubernur I Wayan Koster Tolak Israel di World Beach Games, NOC Indonesia Respons Menohok

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, merespons suara penolakan terhadap kontingen Israel dalam ajang ANOC World Beach Games 2023. 

Okto mengaku prihatin dengan polemik yang terjadi di pentas olahraga Indonesia, ketika mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah AWBG 2023. 

“Kita perlu menyikapi secara dewasa karena menyangkut komitmen Indonesia terhadap dunia internasional dan juga terikat kontrak dengan ANOC,” kata Okto dalam keterangan yang diterima tvOnenews.com.

“Perlu diingat olahraga itu adalah alat pemersatu bangsa yang bertujuan mengangkat bangsa. Olahraga itu tidak mengenal diskriminasi,” ucap sosok berumur 47 tahun tersebut.

Raja Sapta Oktohari mengungkapkan sejatinya kehadiran Israel tidak bisa ditolak dalam ajang multi event. Sebab, mereka adalah member Komite Olimpiade Internasional (IOC). 

"NOC Indonesia itu adalah member IOC dan tidak boleh menolak kehadiran anggota IOC dalam setiap multi event internasional,” ujarnya. 

Baca Juga

Selain WFH, Pemerintah Batasi Perjalanan Dinas

“Lantas bagaimana dengan keinginan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade seperti yang diinstruksikan Presiden Jokowi,” tuturnya.

“Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak bersama-sama mencari solusi terbaik demi nama baik bangsa dan negara Indonesia," katanya.

Gubernur Bali Tolak Israel di ANOC World Beach Games 

Sebelumnya, Gubernur Bali, I Wayan Koster, menegaskan sikapnya yang kembali menolak kontingen Israel dalam gelaran ANOC World Beach Games (AWBG) 2023. 

Turnamen skala dunia ini bakal rencananya bakal digelar di Bali pada 5-12 Agustus 2023. 

Israel pun sudah meloloskan beberapa wakilnya ke Pulau Dewata melalui jalur kualifikasi. 

Beberapa wakil Israel yang datang, antara lain dari cabang olahraga open water Swimming, serta melalui basket 3x3. 

Fenomena demikian membuat Koster kembali bersuara. Dia tegas menolak kehadiran atlet Israel karena bertentangan dengan konstitusi. 

"Berdasarkan pada konstitusi. Kedua dasarnya adalah Peraturan Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019," kata Koster dalam keterangannya yang dikutip tvOnenews.com.

Lebih lanjut, Koster menilai Permenlu No. 3/2019 mengatur berbagai hal terkait Israel yang salah satunya pengumandangan lagu kebangsaan Israel di Indonesia. 

“Sebagai suatu entitas sendiri karena diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri tidak bola menyanyikan lagu kebangsaan Israel,” tambah Koster.