Guna Keselamatan dalam Ibadah Haji, Kemenko Tegaskan Pengawasan Jemaah Haji Sejak Sebelum Keberangkatan

Jakarta, tvOnenews.com - Demi kelancaran ibadah haji, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menekankan pentingnya pengawasan dan pendampingan terhadap jemaah haji sejak tahap pra keberangkatan.

Dalam hal ini, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kemenko Kumham Imipas Achmad Brahmantyo Machmud mengungkapkan pemerintah ingin memastikan bahwa jemaah haji dapat berangkat secara sah, aman, dan terjamin secara dokumen.

"Maka, diperlukan penguatan pada titik-titik pengawasan, termasuk di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI),” ujar Brahmantyo, dikutip dalam keterangannya, pada Selasa (29/4/2025).

Oleh karena itu, dirinya menegaskan koordinasi antara kementerian/lembaga bersifat sangat strategis.

Bukan hanya sekadar formalitas, melainkan bentuk konkret dari komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keimigrasian yang tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika global.

Sumber :

• Antara

Baca Juga

Melejit dari Tahun 2018, Dana Haji yang Dikelola BPKH Kini Tembus Rp180,72 Triliun

Rapat Koordinasi Keimigrasian dilakukan untuk memastikan kebijakan keimigrasian berjalan optimal, khususnya dalam momentum besar nasional seperti Musim Haji 1446 Hijriah.

Terdapat tiga pokok pembahasan utama dalam agenda rapat tersebut, meliputi persiapan pemberangkatan haji pada tahun ini, pengawasan terhadap haji nonprosedural, dan isu aktual keimigrasian yang berkembang di tengah masyarakat.

Disebutkan pula bahwa salah satu isu krusial yang dibahas adalah fenomena haji nonprosedural, yakni praktik keberangkatan jemaah haji yang tidak melalui mekanisme resmi.

Brahmantyo menyampaikan bahwa hal itu perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

Menurut dia, fenomena haji non prosedural bukan hanya soal pelanggaran administratif, melainkan berpotensi menimbulkan kerawanan diplomatik dan mencoreng nama baik bangsa.

Untuk itu, lanjut dia, pendekatan pengawasan harus bersifat kolaboratif dan menyeluruh.

Pada kesempatan itu, dia mengajak seluruh peserta untuk memperkuat komunikasi dan saling berbagi data secara real-time antarlembaga.

"Harus tinggalkan ego sektoral dan membangun ekosistem keimigrasian yang solid karena tantangan ke depan makin kompleks dan butuh respons yang cepat serta terintegrasi," ungkap Brahmantyo.

Melalui rapat koordinasi, Kemenko Kumham Imipas berharap berbagai langkah kolaboratif dan kebijakan operasional yang responsif bisa lahir dalam rangka memperkuat tata kelola keimigrasian nasional, sekaligus mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.