Lagi-lagi, 420 Ribu Warga Palestina Mengungsi Kembali Akibat Genosida Israel

Ankara, tvOnenews.com - Sebanyak 420.000 warga Palestina lagi-lagi mengungsi di Gaza sejak 18 Maret 2025 setelah Israel melanggar kesepakatan untuk gencatan senjata.

Dalam sebuah pernyataan, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengingatkan bahwa bantuan kemanusiaan dan pasokan hingga saat ini masih belum memasuki Jalur Gaza sejak 2 Maret 2025. 

Hal ini disebabkan Otoritas Israel memberlakukan pengepungan dan pemblokiran akses pasokan ke Jalur Gaza.

“Ini sudah tiga kali lebih lama dibandingkan yang diberlakukan pada Oktober 2023 saat perang dimulai,” ujarnya.

Menurut UNRWA, setidaknya terdapat 20 perintah pengungsian dikeluarkan oleh militer Israel antara 18 Maret hingga 14 April, secara total, yang mengakibatkan 69 persen wilayah Jalur Gaza berada di bawah perintah pengungsian aktif, berada dalam zona ‘terlarang’ atau keduanya.

Kemudian, pihaknya memperkirakan sekitar 420.000 orang telah mengungsi kembali di Gaza sejak gagalnya gencatan senjata.

Sumber :

• ANTARA

Pasokan Bantuan Terhambat 

Selain itu, UNRWA juga mengungkapkan bahwa pengeboman yang dilanjutkan serta pembatasan total terhadap bantuan ini sangat menghambat kemampuan lembaga kemanusiaan untuk merespons kebutuhan mendesak. 

Terutama dari segi makanan, air bersih, sanitasi, tempat tinggal, dan pasokan medis.

Israel telah melanjutkan serangannya di Gaza pada 18 Maret, mengakhiri gencatan senjata yang dilakukan selama dua bulan.

Lebih dari 51.000 warga Palestina telah menjadi korban akibat serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya terhadap wilayah kantong Palestina tersebut. (ant/kmr)