Kemenhan Siap Eksekusi terkait Rencana Evakuasi 1.000 Warga Gaza Setelah Dapat ‘Lampu Hijau’ dari Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Mengenai rencana evakuasi 1000 warga Gaza ke Indonesia, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masih menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Apapun perintah dari Presiden kepada Kemenhan atau TNI, kami siap mengeksekusi," ujar Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas saat ditemui di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Sumber :

• ANTARA

Frega Wenas mengatakan perlu adanya pertimbangan mengenai kebijakan luar negeri, sehingga Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan memimpin wacana tersebut.

Dengan begitu, Kemenlu akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah lantaran keputusan evakuasi warga Gaza tidak diputuskan oleh Indonesia secara sepihak.

"Karena bukan hanya dengan Indonesia saja. Kita kalau misalnya melakukan proses untuk membantu, mungkin ada warga di Gaza yang memang membutuhkan perawatan dan pemulihan, kemudian Indonesia menawarkan, itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah," jelasnya.

Rencana Presiden Prabowo Evakuasi Warga Gaza

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana evakuasi sementara rakyat Palestina di Gaza pada (9/4/2025) sebelum keberangkatannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Indonesia siap menampung untuk gelombang pertama lebih kurang 1.000 orang warga Palestina di Gaza, terutama mereka yang luka-luka, mereka yang mengalami trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ungkap Presiden Prabowo.

Namun, Presiden menekankan rencana tersebut hanya dapat berjalan apabila mendapatkan ‘lampu hijau’ dari otoritas Palestina, pihak-pihak terkait, dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," tutur Prabowo. (ant/kmr)