Bertemu Perwakilan Masyarakat Banten Bahas PSN di PIK 2, MUI Tegaskan Tetap Dukung Putusan Mukernas: Hendaknya Dibatalkan!

Jakarta, tvOnenews.com -Aspirasi masyarakat Tangerang, Banten yang menginginkan pemerintah menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 terus mengemuka. Terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertemu dengan beberapa perwakilan masyarakat Banten termasuk juru bicara Kesultanan Banten untuk membahas kelangsungan proyek yang menjadi polemik nasional ini. 

Usai pertemuan di Jakarta, Senin, anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Utang Ranuwijaya, menjelaskan kedatangan perwakilan masyarakat dari Banten itu mendukung hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang meminta penghentian PSN PIK 2.

Beberapa yang hadir termasuk dari juru bicara Kesultanan Banten, Front Penggerak Perubahan Nasional (FPPN) dan Gerakan Angkatan Muda Islam (GAMIS).

"Pada intinya mendukung apa yang sudah dinyatakan oleh Musyawarah Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia, bahwa PSN dan PIK 2 ini hendaknya dibatalkan. Para ulama, para komponen bangsa, termasuk komponen masyarakat Banten, seirama, sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Mukernas Majelis Ulama Indonesia," kata Utang.

MUI mengharapkan, katanya, kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran untuk mendengarkan aspirasi tersebut dan memprosesnya karena proyek tersebut memiliki banyak mudarat.

Pihaknya sendiri sudah menunjuk tim kecil yang akan merumuskan hasil pertemuan dengan berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak lain yang akan diserahkan kepada Presiden dan Ketua DPR RI.

Dia sendiri belum dapat memastikan kapan rumusan itu akan diselesaikan untuk diserahkan kepada pihak-pihak terkait.

"Mudah-mudahan lebih cepat, tapi belum bisa dipastikan hari tanggalnya. Yang penting kerja kami, memang kerja sangat disiplin, karena mengingat pentingnya persoalan ini untuk kepentingan kedaulatan negara," demikian Utang Ranuwijaya.(ant/bwo)