Terkait Dam dan Revisi UU Haji, BPH Minta Saran PWNU Jatim sekaligus Diberikan Fatwa NU
- PWNU Jatim)
Surabaya, tvOnenews.com - Badan Penyelenggara Haji (BPH) mendekati Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) untuk meminta saran dan masukan terkait dam dan Revisi UU Haji Nomor 8 Tahun 2019.
Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak berharap adanya masukan terkait fatwa dam di Tanah Air dan Revisi UU Haji agar diberikan oleh Nahdlatul Ulama (NU) saat minta saran kepada PWNU Jatim.
Dahnil menyampaikan permintaan diberikan saran soal dam dan Revisi UU Haji kepada Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Abdul Matin Djawahir.
"Kami minta fatwa NU agar dam bisa dipotong di dalam negeri," ungkap Dahnil saat berkunjung ke Kantor PWNU Jatim di Surabaya, Selasa (7/1/2025).
Dalam hari yang sama berkunjung ke PW Muhammadiyah Jatim, Ia mengatakan kepada beberapa pihak PWNU Jatim bahwa permintaan pemotongan dam di Tanah Air telah disampaikan pihaknya kepada Pemerintah Arab Saudi.
"Mereka mendorong hal itu agar haji punya dampak ekonomi melalui dam," ucap dia.
Ia menambahkan bahwa BPH juga berharap PWNU Jatim memberikan saran soal Revisi UU Haji Nomor 8 Tahun 2019.
Bahwasanya BPH menginginkan pelaksanaan ibadah haji bisa berdampak terhadap peradaban khususnya nasionalisme dan ukhuwah selain bicara kebutuhan ritual belaka.
"Jadi, makna mabrur itu bukan hanya ritual, tetapi ada kesalehan sosial dan makna untuk peradaban kebangsaan, sehingga haji akan memiliki makna tri-sukses yakni sukses ritual, sukses ekonomi dalam penyembelihan/dam atau makanan/kampung haji, dan sukses pasca-haji yang bersifat sikap sosial atau peradaban kebangsaan," jelasnya.
Ia berpendapat bahwa BPH diinginkan Presiden Prabowo Subianto agar menjadi pusat pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji. Contohnya mengerjakan permasalahan dalam bidang kesehatan, katering, dan lain-lain.
"Pemerintah Arab Saudi juga memberi apresiasi ada badan khusus untuk mengurusi haji, mereka bilang bagus," kata dia.
Sementara, Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz menjawab sekaligus memberikan pendapatnya perubahan sikap yang dibawa dalam penyelenggaraan haji menjadi faktor penting.
Load more