Jakarta, tvOnenews.com-Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah yang lebih efektif dan mencegah politik uang dengan mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disambut positif oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh. Bagi MUI, penyederhanaan sistem pemilihan adalah langkah efektif dan realistis.
"Gagasan penyederhanaan sistem yang disampaikan Presiden Prabowo perlu diapresiasi dan direspon secara baik. Pertimbangannya sangat empiris dan realistis," ujar Niam di Jakarta, Sabtu.
Dalam keputusan Ijtima Ulama tersebut dijabarkan, saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki mafsadah yang sangat besar seperti munculnya disharmoni dalam hirarki kepemimpinan secara nasional.
Mahalnya biaya demokrasi sehingga menunda skala prioritas pembangunan masyarakat yang saat ini sedang berada dalam ekonomi sulit, berpotensi membuat konflik horizontal antarelemen masyarakat yang dapat melibatkan unsur SARA (suku, agama, dan antargolongan) dan kerusakan moral yang melanda masyarakat luas akibat maraknya politik uang.
"Berdasarkan prinsip mendahulukan mencegah kemafsadatan, pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan dengan sistem perwakilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi, dan ini lebih maslahat," ujarnya.
Load more