Soal Detik-detik Pilkada 2024, Haedar Nashir Bagikan Pesan untuk Warga Muhammadiyah

Temanggung, tvOnenews.com - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan warga Muhammadiyah soal menyemarakkan pesta demokrasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sebagai perwakilan jajaran dari PP Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap warga Muhammadiyah tetap berada pada jalurnya dalam menyambut detik-detik digulirnya pelaksanaan Pilkada 2024.

Warga Muhammadiyah, kata Haedar Nashir, harus tetap menjaga amanah guna menghindari perpecahan dan konflik di setiap wilayah menyelenggarakan Pilkada 2024.

"Kepada warga Muhammadiyah menjadi pemilih bertanggung jawab, cerdas, dan mengedukasi masyarakat agar memilih yang betul-betul bisa memimpin daerahnya, pemimpin amanat, kemudian jujur dan dapat dipercaya, profesional dan berintegritas," ungkap Haedar Nashir dalam keterangannya di Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (23/11/2024).

Haedar Nashir menyampaikan pesan menyentuh kepada warganya setelah hadir di kegiatan Milad Ke-112 Muhammadiyah Jawa Tengah.

Baca Juga

Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, KPK: Jabatan Publik Tidak Lagi Netral tapi Jadi Titik Temu Kepentingan dan Balas Jasa Politik

Selain itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga menghadiri kegiatan peresmian Gedung Zam-Zam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung.

Haedar menyampaikan bahwa warga Muhammadiyah harus tetap menjaga kebersihannya sejak fatwa dikeluarkan untuk melarang kecurangan praktik politik.

Ia mengatakan hal ini karena sangat riskan. Cara dan upaya menghindari politik uang harus dipegang secara teguh selama periode Pilkada 2024.

Politik uang ini memiliki banyak bentuk, antara lain sogokan, suapan, dan memberikan imbalan sebagai transaksi jual beli.

Jika ada warganya bermain politik secara terbuka, maka telah dipastikan melanggar fatwa dikeluarkan PP Muhammadiyah terkait haramnya politik uang pada Pilkada 2024.

"Saya juga berharap masyarakat harus teredukasi jangan kemudian memang mereka merasa ada momentum terus menerima uang, itu tidak baik. Bahkan Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa haram hukumnya politik uang dan menerima uang karena politik uang," jelas dia.

Ia menerangkan bahwa penyelenggaraan sistem pemilu kali ini harus didasari dengan asas dan prinsip pada demokrasi.

Para paslon terlibat dalam Pilkada 2024 harus mencontohkan demokrasi ditujukan kepada rakyat dan memakmurkan masyarakat di daerahnya.

Pilkada ini jangan dijadikan pasar politik yang sarat dengan transaksi berorientasi sekadar memilih berdasarkan kepentingan sesaat dan secara pragmatis," tandasnya.

(ant/hap)