Waketum MUI Harap Anggota Dewan yang Baru Dilantik Agar Amanah dalam Tugas: Jangan Langgar Agama dan Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berharap anggota dewan yang baru dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024 di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dapat mengemban amanah dengan baik.

“Jadikan jabatan yang diemban (anggota dewan) sebagai lahan untuk mengabdi dan  berbuat kebajikan dan jangan menjadikan jabatan tersebut untuk memperkaya diri dan kelompok dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti melakukan tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan jabatan,” ujar Anwar Abbas dalam keterangan yang diterima oleh tvOnenews.com pada Senin (7/10/2024).

“Hal itu terlarang dalam ajaran agama dan hukum yang ada, tindakan tersebut  jelas-jelas sangat  bertentangan dengan semangat dan amanat dari reformasi dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,” lanjutnya.

Anwar Abbas berharap para anggota dewan yang dilantik itu selalu memegang teguh sumpah jabatan yang diucapkannya.

“Yang dilantik tersebut semoga akan dapat memegang sumpah/ janji yang telah mereka ucapkan dengan konsisten dan konsekuen,” harapnya.

Hal ini karena kata Anwar Abbas, yang namanya sumpah/ janji tersebut tentu menuntut adanya tanggung jawab dari masing-masing anggota dewan tersebut.

“Disinilah muncul lintasan pikiran dan pertanyaan apakah mereka akan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya?” tanya Anwar Abbas.

“Sebab sebagian besar mereka yang terpilih tersebut telah menghabiskan dana atau modal yang cukup banyak untuk bisa lolos menjadi anggota DPR dan DPD RI tersebut,” lanjutnya.

Maka Anwar Abbas khawatir ada pihak yang berpikir untuk mengembalikan modalnya.

“Tentu tidak mustahil ada diantara mereka yang berpikir tentang bagaimana  mengembalikan uang atau modal yang sudah mereka tanam dan habiskan untuk kepentingan kampanye dulu?” ungkap Anwar Abbas.

Maka menurut Anwar Abbas, jika itu yang dipikirkan tentu sangat sulit jika melalui gaji dan pendapatan yang sah.

“Tentu sangat sulit jika melalui gaji dan pendapatan yang sah yang mereka dapat selama mereka berada di lembaga legislatif tersebut,” menurut Anwar Abbas. 

“Oleh karena itu tentu tidak mustahil jika ada peluang maka mereka akan  menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan ajaran agama,” lanjutnya.