Kepuasan Jemaah Haji 2024 Masuk Kategori Memuaskan, Ini Tanggapan Kemenag
- dok.laporan BPS soal Kepuasan Haji
-Penilaian untuk Hotel mendapatkan nilai 89,75 atau tambah 0,86 poin dari 88,89.
-Penilaian untuk Petugas Haji mendapatkan nilai 88,97 atau tambah 1,47 poin dari 87,50.
-Penilaiann untuk Konsumsi Non-Armuzna mendapatkan nilai 88,75 atau tambah 2,30 poin dari 86,45.
-Penilaian untuk Ibadah mendapatkan nilai 88,02 atau tambah nilai 1,58 poin dari 86,44.
-Penilaian untuk Lainnya (umum) mendapatkan nilai 86,66 atau tambah nilai 2,88 poin dari 83,78.
-Penilaian untuk Transportasi Bus Armuzna mendapatkan nilai 85,20 atau tambah nilai 6, 84 poin dari 78,36.
-Penilaian untuk Konsumsi Armuzna mendapatkan nilai 84,77 atau tambah 11,20 poin dari 73,57.
-Penilaian untuk Tenda mendapatkan nilai 76,10 atau tambah 3,16 poin dari 72,94.
"Semua jenis layanan telah mencapai kriteria 'sangat memuaskan', kecuali layanan tanda dan konsumsi Armuzna," jelas bunyi laporan BPS.
Maka berdasarkan data itu, secara umum, jemaah haji Indonesia telah menerima semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah secara “sangat memuaskan”.
"Hasil survei BPS tahun 2024 indeks kepuasaan jemaah haji sebesar 88.20,” ujar Kepala Subdirektorat Pengembangan Basis Data BPS Joko Parmiyanto.
Sehubungan dengan naiknya indeks kepuasan Haji, disampaikan Hilman Latief karena adanya kerjasama baik antar petugas yang bertugas.
Namun, untuk urusan seputar layanan Tenda Haji, diakui memang perlu adanya perbaikan lebih baik kedepannya.
"Dari sisi petugas itu cukup diapresiasi banyak tadi sudah saya sampaikan di paparan bahwa beberapa itu petugas diapresiasi. Tentang tenda, tadi nilainya masih rendah ya Pak, 70 sekian nanti untuk pemenang langkahnya ke depan," ungkapnya .
"Jadi begini, tendanya itu bagus, banyak, tapi memang jemaahnya banyak jadi maksudnya tenda itu adalah lebih kepada maknanya ya, kepada kapasitas, sebetulnya rasio jumlah jemaah kita di satu lokasi tertentu untuk menempati tenda-tenda digunakan oleh mereka yang ramai," sambung Hilman.
"Kemarin karena masalah kepadatan kalau padatnya iya, tugas dari Kementerian Agama menjaga bagaimana agar jangan sampai terjadi kepadatan berlebihan tentu dari sini, masalah infrastrukturnya itu kewenangan dari pemerintah setempat," pesan Hilman Latief menjawab pertanyaan wartawan. (klw)
Load more