Mengenang Hamzah Haz Jadi Penyelamat APBN, Didik J Rachbini Kehilangan Politisi Negarawan

Menurutnya, para pemimpin yang merasa paling idealis tidak pernah mengakui kenyataan yang terjadi saat ini. Terutama pada APBN sedang mengalami krisis pada 20 tahun lalu langsung diselesaikan oleh Hamzah Haz.

"Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik," tuturnya.

"Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik," lanjutnya.

Kala itu Hamzah Haz turut mencairkan suasana saat kehebohan masalah pergantian subsidi kepada barang dianggap langkah pemborosan dibandingkan kepada orang.

"Meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional," imbuhnya.

Lanjut, ia menyebut pemimpin yang mendukung kebijakan berbasis evidence sudah melekat pada mendiang Hamzah Haz.

Didik berasumsi apabila partai politik mengerahkan politikus anti rasional akan hanya menyebabkan politik semakin krisis dan terjadinya masalah pada krisis ekonomi terhadap masyarakat melalui APBN.

"Apa yang dilakukan politisi sekarang ini? Mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya," tegasnya.

Kemudian, ia menyinggung Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani yang tidak menggunakan kebijakan secara rasional seperti diterapkan oleh Hamzah Haz.

Dari Perpu 01 dan utang Rp1520 T pada 2020, menurutnya menjadi sejarah kasus terjadi adanya kesalahan fatal pada keputusan APBN dan masalahnya bisa menyebabkan di masa kepresidenan pada 2-3 periode mendatang.

"Kini beban utang super berat, tahun utang jatuh tempo mencapai 800 trilyun dan bunga yang harus dibayar mjenguras pajak rakyat, mencapai lebih 500 trilyun rupiah," tuturnya.

Ia mengkhawatirkan sisi penerimaan dan pengeluarannya akan semakin rusak setelah mendiang Hamzah Haz meninggal dunia. Hal itu akan memunculkan pundi-pundi tindakan korupsi APBN terutama di berbagai instansi pemerintah.

"APBN juga menjadi target korupsi dan bancakan yang masif di banyak daerah kabupaten/kota, provinsi serta di banyak kementrian dan lembaga negara," tandasnya.

(bwo/hap)