Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 2024 jadi media evaluasi untuk meningkatkan pelayanan haji.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rakernas Dirjen PHU pada Kamis (134/3/2024).
“Pelayanan yang akan datang harus jauh lebih baik,” ujar Menang.
“Saya tidak mau Rakernas ini tidak menghasilkan apapun untuk pelayanan jemaah akan datang,” ucapnya di Jakarta, Kamis (14/3/2024). tambahnya.
Menurutnya, ini menjadi salah satu legacy Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa akhir kepemimpinannya.
Pria yang akrab disapa Gus Men itu juga meminta agar pelayanan jemaah dipersiapkan secara detail, khususnya terakit jemaah lansia.
“Harus ada program khusus untuk lansia, mulai di tanah air, di tanah suci hingga kembali ke tanah air. Buatkan program khusus,” katanya.
“Ini penting, harus dijadikan prioritas, tanpa mengurangi pelayanan kepada jemaah lain,” lanjut Gus Men.
Gus Men mengatakan berkaca dari pelaksanaan haji 2023, salah satu yang harus diperhatikan adalah makanan bagi para jemaah.
“Terus kemudian mungkin sejak di asrama sudah diajak senam, bahkan mungkin disiapkan alat yang bisa mendeteksi lokasi lansia. Karena tahun lalu banyak yang tersesat rata-rata lansia,” saran Menag.
Gus Men juga meminta jajaran Ditjen PHU untuk memperhatikan masalah kuota.
Sebagai informasi, tahun ini, kuota Indonesia mencapai 241.000.
Kuota ini terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan haji.
Oleh karenanya, Gus Men minta agar kuota ini bisa diserap dengan baik.
“Ini tidak mudah dalam organisasinya, namun kita tidak boleh menyerah dan pasrah begitu saja. Saya meyakini tim di dirjen PHU saat ini adalah terbaik. Jadi buktikan,” ungkapnya.
Gus Men juga menegaskan tak ingin mendengar ada kelalaian dalam layanan jemaah.
Terutama mendengar adanya perilaku koruptif.
Karena itu, Menag minta Inspektorat Jenderal Kemenag terlibat langsung dalam mengawasi pelaksanan haji 2024.
Guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Kemenag juga telah menyewa pengacara untuk memastikan semua kontrak yang berkaitan dengan haji ini berjalan baik tanpa ada kesalahan.
“Saya minta keterlibatan pengacara sudah dari awal. Kemudian, Pak Irjen jangan dipersulit dalam tugasnya. Ini semata-mata menjaga agar layanan berjalan baik, perilaku koruptif dalam haji ini tidak terjadi,” tegas Menag.
“Kita ingin tak ada mafia dalam pelaksanaan haji. Pak Dirjen haji harus lebih proaktif menghadapi ini,” tambah Menag.
Selain haji, dalam arahannya itu, Gus Men juga menyoroti soal umrah backpacker.
Menag berharap ada regulasi yang mengatur hal tersebut.
Regulasi tersebut, nantinya diharapkan oleh Gus Men mampu mengakomodir kebutuhan para jemaah umrah.
“Saya minta regulasi dibuat proper dan baik. Orientasinya, bagaimana setiap warga negara yang umroh terjamin kesehatan, keselamatan, dan kenyamanannya,” harapnya.
Maka hal tersebut, menurut Gus Men perlu dikoordinasikan bersama seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
“Buat sistem yang baik, bagaimana sistem ini terintegrasi dengan PPIU, PIHK, dan KBIHU dalam memberikan layanan kepada jemaah, terutama yang akan umrah,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Menag juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang terlibat, terutama Komisi VIII DPR RI, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pemerintah Daerah (Pemda), TNI & Polri.
“Karena ini ibadah yang melibatkan banyak orang. Saya berharap dukungan ini mampu menjadikan ibadah haji 2024 yang lebih terorganisir kedepannya,” tandasnya.
Menag pun meminta para petugas, khususnya di Ditjen PHU tetap solid dan terus bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji.
“Saya yakin apa yang bapak ibu lakukan akan dicatat sebagai amal soleh. Semoga Allah SWT meridhai. Selamat melaksanakan Rakernas,” tutup Menag. (put)
Load more