Memangnya Boleh Puasa Ikut NU, Lebaran Muhammadiyah? Ini Jawaban Fikih + Hasil Sidang Isbat 2026

tvOnenews.com - Perbedaan penentuan awal Ramadan hingga Idulfitri kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, “Berpuasalah kalian karena

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul setiap tahun adalah: bolehkah seseorang menjalankan puasa mengikuti Nahdlatul Ulama (NU), tetapi merayakan Lebaran bersama Muhammadiyah? 

Pertanyaan ini bukan sekadar candaan, melainkan persoalan fikih yang cukup serius karena berkaitan dengan keabsahan ibadah.

Dalam Islam, puasa Ramadan merupakan ibadah yang memiliki aturan jelas, mulai dari niat hingga waktu pelaksanaannya. 

Rasulullah SAW bersabda, “Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar metode rukyat yang digunakan NU dan pemerintah.

Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab sebagai hasil ijtihad ilmiah. Keduanya memiliki landasan kuat dalam khazanah keilmuan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam buku Fikih Madrasah Tsanawiyah karya H. Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah (2019).

Baca Juga

Dinamika Keluarga Saat Mudik Bisa Ganggu Kesehatan Mental, Kemenkes Tekankan Pentingnya Empati Ketika Berkumpul dengan Sanak Saudara

Bolehkah Puasa dan Lebaran Beda Metode?

Dosen Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah, Hendro Risbiyantoro, menjelaskan bahwa secara prinsip seseorang boleh saja menjalankan puasa dengan satu kelompok dan merayakan Idulfitri bersama kelompok lain. Namun, ada syarat penting yang harus dipenuhi.

"Ya, nggak ada masalah, nggak apa-apa, asalkan harus dipastikan awal Ramadhan-nya bareng," ujar Hendro dalam video yang diunggah di akun Instagramnya.

Artinya, jika awal puasa dimulai pada hari yang sama, maka perbedaan dalam penentuan hari Lebaran tidak menjadi persoalan besar. 

Namun, kondisi ini menjadi rumit ketika terdapat perbedaan awal Ramadan, seperti yang terjadi pada 2026.

Muhammadiyah memulai puasa lebih dulu pada 18 Februari 2026 menggunakan metode hisab, sementara pemerintah dan NU menetapkan 19 Februari 2026 berdasarkan rukyat. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian jumlah hari puasa.

"Jika nanti yang ikut puasa di tanggal 18, kemudian Lebaran-nya ikut tanggal 19, itu akan berpotensi nambah jumlah hari. Bisa jadi puasanya 31 hari," jelas Hendro.

Sebaliknya, jika seseorang memulai puasa lebih lambat tetapi mengikuti Lebaran yang lebih awal, maka jumlah puasanya bisa kurang dari ketentuan minimal, yakni 29 hari.

Risiko Fikih: Puasa Kurang atau Justru Berlebih

Dalam fikih Islam, jumlah hari puasa Ramadan minimal adalah 29 hari dan maksimal 30 hari. Jika seseorang hanya berpuasa 28 hari akibat perbedaan metode, maka puasanya dianggap tidak sah dan wajib mengganti (qada).

Hal ini juga ditegaskan dalam berbagai kajian keislaman, termasuk penjelasan dari komunitas Muhammadiyah. Dalam sebuah unggahan disebutkan:

"Jawaban singkatnya tidak disarankan, karena puasa itu merupakan ibadah yang satu paket."

Selain risiko kekurangan hari, ada juga potensi seseorang justru berpuasa saat hari raya, yang jelas dilarang. 

Rasulullah SAW bersabda: “Puasa itu adalah hari ketika kalian semua berpuasa, dan Idul Fitri adalah hari ketika kalian berbuka” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menekankan pentingnya kebersamaan dalam ibadah. Artinya, puasa dan Lebaran sebaiknya dilakukan secara kolektif dalam satu metode yang konsisten, bukan berpindah-pindah.

Hendro juga menyoroti bahwa inkonsistensi metode bisa membawa persoalan ke ranah fikih yang lebih kompleks. Karena itu, ia menyarankan umat Islam untuk tetap mengikuti satu pendekatan sejak awal hingga akhir Ramadan.

"Sudah, yang ikut puasa tanggal 18, Lebaran-nya ikut yang itu. Yang puasanya tanggal 19, Lebaran-nya ikut yang itu. Itu lebih selamat, insyaallah," ujarnya.

Sumber :

• Tim tvOnenews

Hasil Sidang Isbat 2026: Pemerintah Tetapkan Lebaran 21 Maret

Di tengah perbedaan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Keputusan ini diambil melalui sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

"Disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026," kata Nasaruddin Umar.

Hasil sidang menunjukkan bahwa posisi hilal di Indonesia belum memenuhi kriteria visibilitas MABIMS. Ketinggian hilal tercatat antara 0,9 hingga 3,1 derajat, dengan elongasi 4,5 hingga 6,1 derajat. Mayoritas masih berada di bawah standar minimum, yakni tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

"Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria fisibilitas MABIMS," ujarnya.

Sidang isbat melibatkan berbagai pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia, NU, Muhammadiyah, hingga perwakilan DPR. 

Prosesnya diawali dengan pemaparan data falakiyah, dilanjutkan musyawarah tertutup, lalu penetapan keputusan berdasarkan kombinasi hisab dan rukyat.

Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan Idulfitri lebih awal, yakni Jumat, 20 Maret 2026, berdasarkan metode hisab yang konsisten mereka gunakan.

Dari berbagai penjelasan ulama dan ahli fikih, dapat disimpulkan bahwa menggabungkan metode sebenarnya diperbolehkan selama jumlah hari puasa tetap terpenuhi, yakni 29–30 hari. 

Namun, praktik ini tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan keraguan dalam ibadah.

Pendekatan paling aman adalah mengikuti satu metode secara utuh, baik hisab maupun rukyat. 

Jika sejak awal mengikuti Muhammadiyah, maka sebaiknya hingga Lebaran tetap konsisten dengan hisab. Begitu juga jika mengikuti NU atau pemerintah, maka gunakan metode rukyat hingga akhir.

Pada akhirnya, tujuan utama puasa bukanlah mencari yang paling cepat atau paling mudah, melainkan menjalankan ibadah dengan keyakinan, ketenangan, dan sesuai tuntunan syariat. 

Perbedaan metode sendiri merupakan bagian dari ijtihad ulama yang harus disikapi dengan bijak dan penuh toleransi. (udn)