Belum Lama Dilantik sebagai PPPK Satpol PP, Kekasih Melda Safitri Potensi Melanggar Nilai ASN karena...

tvOnenews.com - Jakfar Sidiq (JS), suami Melda Safitri wanita asal Aceh Singkil kerap kali mencuri perhatian publik sejak Oktober 2025.

JS menjadi sorotan tak lekang dari video viral Melda Safitri diceraikan sebelum pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasalnya JS dilantik sebagai ASN Satpol PP di Aceh Singkil setelah menerima SK P3K sekitar pada 17 Agustus 2025 lalu.

Namun di balik nasib beruntungnya yang baru berstatus P3K Satpol PP, JS dinilai berpotensi telah melanggar nilai ASN.

Sumber :

• Facebook @Safitri Alshop Aceh

Baca Juga

Rano Karno Bakal Bangun Mako Satpol PP: Istilahnya Polisi Enggak Punya Polda, kan Aneh

Anggota DPD asal Aceh H Sudirman Haji Uma mengomentari isu perceraian viral antara JS dan Melda Safitri.

Menurut Haji Uma, perceraian tersebut sangat berdampak pada nasib JS yang menjurus tidak memberikan cerminan terhadap nilai-nilai dasar ASN.

"Saya sudah berkoordinasi langsung dengan Bupati Aceh Singkil untuk meminta perhatian dan langkah serius mengenai viralnya seorang oknum Satpol PP yang ceraikan talak tiga terhadap istri setelah lulus P3K," ujar Haji Uma dalam keterangan tertulisnya kepada awak media dikutip, Rabu (29/10/2025).

Dalam peraturan nilai-nilai dasar ASN mengenai akhlak telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Jika mengacu pada prosedur dan aturan, PNS yang ingin bercerai harus mempunyai izin atau surat keterangan dari pejabat yang berhak memiliki kewenangan.

Hal ini sebagaimana dalam aturuan PP 10/1983 dan PP 45/1990. Apabila seorang ASN menjadi penggugat, maka harus membuat laporan permohonan izin tertulis.

Minimal seorang PNS mendapatkan izin secara tertulis sebelum benar-benar menceraikan istrinya.

Tentu saja ia menyayangkan kasus ini berpotensi pelanggaran kode etik dan Undang-undang ASN.

Bukan tanpa alasan, isu kekisruhan rumah tangga JS dengan Melda Safitri sangat viral dan menyedot amarah hingga simpati publik.

"Sudah menjadi konsumsi publik nasional. Apabila terbukti melanggar kode etik dan UU ASN, saya minta Bupati segera mengambil tindakan tegas, bahkan sampai pada pemecatan, demi menjaga marwah ASN dan nama baik Aceh Singkil di mata nasional," imbau dia.