News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Habib Rizieq Shihab Sambil Berapi-api Minta Silfester Matutina Ditangkap, Sindir Kasus Lama tapi Mangkrak: Saya kok...

Habib Rizieq Shihab meminta Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina ditangkap atas pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla. HRS sampai bandingkan kasusnya pada 2021.
Jumat, 19 September 2025 - 15:01 WIB
Habib Rizieq Shihab & Silfester Matutina
Sumber :
  • Kolase Antara & Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Habib Rizieq Shihab mengajak umat segera menangkap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina.

Habib Rizieq berharap Silfester Matutina segera dibawa ke Kejaksaan atas kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Habib Rizieq menyerukan hal ini saat mengisi tausiyah di acara Maulid Al Bahjah di Kelapa Dua, Jakarta Barat pada awal September 2025.

"Begitu kalau kejaksaan nggak mau tangkap juga, saya mau ajak umat nih, besok kita cari, kita tangkap ramai-ramai, kita jeblosin ke Kejaksaan," ujar Habib Rizieq Shihab dikutip tvOnenews.com dari kanal YouTube @BMB24Chanel, Jumat (19/9/2025).

Seruan ini sebagai bentuk amarahnya terhadap Silfester akibat memfitnah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla.

Habib Rizieq Shihab
Habib Rizieq Shihab
Sumber :
  • YouTube

 

"Setuju, tidak? Siap cari Silvester? Siap tangkap Silvester? Siap seret bawa ke Kejaksaan?," tanya dia sambil ajak umat dengan nada api-apinya.

Dedengkot Front Pembela Islam (FPI) itu mengutarakan alasan meminta Silfester segera mendekam di penjara.

HRS sapaan akrabnya, mencari sosok Silfester lantaran kasus relawan Jokowi ini mangkrak sejak 2019 lalu.

"Kata orang, sekarang udah enam tahun lalu divonis. (vonis hukuman) 1,5 tahun penjara dan sudah menjadi putusan Mahkamah Agung, udah diinkrah sampai sekarang nggak ditangkap," jelasnya. 

Bukan tanpa alasan, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya menyebut kekuatan hukum pada perkara Silfester telah bersifat tetap (inkrah).

Dalam hal ini, Kejagung wajib mengeksekusi penangkapan pimpinan organ relawan Jokowi itu yang kini keberadaannya masih misterius.

Tetapi, Habib Rizieq bertanya-tanya kenapa hukum yang menjerat Silfester sangat lama, bahkan tidak ada yang mengetahui keberadaan Ketum Solmet ini.

"Alasan mereka dari Kejaksaan dan lainnya, katanya ini masih mengajukan PK (Peninjauan Kembali)," tuturnya.

Dengan gaya sindirannya, Ulama besar ini membandingkan perlakuan hukum kasus dirinya pada 2021 dengan Silfester pada 2019.

"Hei, saya mengajukan PK aja kok tetap ditangkap, tetap ditahan sampai PK turun," tegasnya sambil berapi-api mengingat kasus dulunya.

HRS berspekulasi tidak ada alasan terhadap hal yang menjadi penundaan penahanan, misalnya saat proses mengajukan PK.

"Nggak ada alasan. Giliran Habib, giliran kiai walaupun PK tetap ditangkap. Kurang ajar udah divonis nggak ditangkap," pesannya.

Lebih lanjut, ia juga mendengar informasi alasan Silfester sedang sakit sebagai alasan penundaan penangkapan.

Ia membandingkan saat dirinya ditangkap juga sedang sakit lantaran waktu itu terjangkit pandemi COVID-19.

"Saya sedang sesak nafas, saya sedang sulit bernapas, begitu seminggu saya ditahan Polda Metro Jaya di malam hari. Saya sudah teriak, menjerit, butuh oksigen tiga jam (sulit bernapas) tidak dibawakan," terangnya.

"Saya minta bantuan kepada tahanan lain, saya minta ke pengacara dibawakan oksigen. Itu tiga jam sulit bernapas bukan hal kecil," sambungnya.

Belum lama ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna membenarkan Silfester tidak hadir sidang PK karena dirawat di rumah sakit.

"Ada surat keterangan dari rumah sakit," kata Anang, Kamis (18/9/2025).

Kata Anang, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bisa saja membuat opsi penangkapan menjadikan Silfester buronan.

Diketahui, Silfester divonis hukuman 1,5 tahun penjara dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik terhadap JK.

Silfester menuduh sosok yang menjadi akar permasalahan bangsa bukan pada Jokowi, melainkan akibat ambisi politik JK.

Ironisnya, isu rasis muncul sebagai alat kepentingan Silfester pada momentum Pilkada DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pada bulan lalu, Silfester tidak hadir pada sidang lanjutan pemeriksaan permohonan PK, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan pengajuan PK tersebut.

(hap)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Pelatih Sassuolo Angkat Topi untuk Jay Idzes, Sebut Kapten Timnas Indonesia itu Layak Dapat Penghormatan Besar

Pelatih Sassuolo Angkat Topi untuk Jay Idzes, Sebut Kapten Timnas Indonesia itu Layak Dapat Penghormatan Besar

Nama Jay Idzes kembali mencuri perhatian, kali ini datang langsung dari Italia. Pelatih Sassuolo akui kapten Timnas Indonesia itu layak dapat penghormatan besar.
Final Four Proliga 2026: Dio Zulkifli Ungkap Faktor Kemenangan Telak Jakarta LavAni Menang Telak Atas Garuda Jaya

Final Four Proliga 2026: Dio Zulkifli Ungkap Faktor Kemenangan Telak Jakarta LavAni Menang Telak Atas Garuda Jaya

Jakarta LavAni meraih kemenangan meyakinkan pada laga pembuka Final Four Proliga 2026 atas Jakarta Garuda Jaya dengan skor 3-0 (25-17, 25-20, 25-17).
Masih Punya Pertandingan Sisa, Seberapa Besar Peluang Persib Juara Lagi?

Masih Punya Pertandingan Sisa, Seberapa Besar Peluang Persib Juara Lagi?

Persib Bandung terus menunjukkan ambisinya dalam perburuan gelar BRI Super League 2025/2026. Dengan komposisi skuad yang dinilai mewah, Maung Bandung diprediksi
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi

Trending

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT