Eks Pimpinan KPK Soroti OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Berpeluang Masuk 'Kasus Berat', Ingatkan Betapa Pentingnya Sertifikat K3

Jakarta, tvonenews.com- Komisi pemberantasan korupsi (KPK) baru saja menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Bukan hanya warganet diMedsos tapi pihak lain ikut menyoroti kasus ini.

Salah satunya, mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang yang memberikan penjelasan seputar proses penangkapan atau OTT KPK dengan contoh kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Sumber :

• dok.kolase tvOnenews.com/antara-viva.co.id

Dalam penjelasannya, KPK dalam memutuskan operasi tangkap tangan (OTT) bukan secara sembarangan. Kata Saut itu sudah mendapatkan sejumlah bukti kuat.

Dimana adanya awalan yaitu, laporan. Laporan yang bisa didapatkan dari masyarakat ataupun orang dalam, dan KPK baru melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Baca Juga

Prabowo Canangkan “The New Indonesia”: Tidak Boleh Ada Korupsi, Patuhi Hukum Tidak Ada Kompromi

"Biasanya itu diawali dengan laporan masyarakat, atau whistleblower atau dari dalam juga yang melaporkan ke kpk, lalu kpk melakukan pendalaman dan klarifikasi seterusnya yang biasa dilakukan secara tertutup," katanya dalam Program Breaking News TvOne, Kamis (21/8/2025)

"Setelah itu semua, kemudian melakukuan penyelidikan, mulai kelihatan siapa berbuat apa, dan siapa yang terlibat sehingga melakukan pendalaman," jelas Saut Situmorang.

Sumber :

• tvOneNews

Lebih lanjut, Saut mengatakan KPK tidak akan melakukan penangkapan bila tidak ada bukti yang kuat. Juga adanya kejadian yang serupa. 

Sehingga penangkapan seseorang seperti Wamenaker Noel tidaklah sembarangan. 

"Dan biasanya penyelidikan terjadi kalau sudah pernah terjadi sebelumya. Jadi bukan kalau tidak ada kegiatan atau peristiwanya tapi setelah terjadi," pungkas Saut Situmorang.

"Juga melakukan pengikutan dan surveilens, juga adanya penyadapan, dan didalami kasusunya. dll dilakukan kpk untuk mendapatkan bukti kuat," sambungnya.

Apabila ditarik dengan kasus Immanuei atau akrab disapa Noel diduga lakukan pemerasan terhadap perusahaan dalam penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Seperti diketahui, Sertifikat K3 ini merupakan salah satu standar penting dalam dunia industri, terutama terkait keselamatan pekerja dan daya saing perusahaan di tingkat internasional.