Masih Ingat Ucok Baret Jagoan Medan yang Tantang Hercules Duel tapi Ujung-ujungnya Ciut Gegera Tahu Satu Hal Ini?

Jakarta, tvOnenews.com — Nama Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario Marshal kembali mencuat dalam perseteruannya dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Kisruh bermula ketika Bobby memerintahkan ribuan aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP untuk membongkar bangunan markas GRIB Jaya di Jalan Sei Petani, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (14/8/2025).

Menurut Bobby, bangunan yang diklaim sebagai markas anak buah Hercules itu dipakai untuk praktik penyalahgunaan narkoba sekaligus rumah hiburan malam ilegal.

Sumber :

• Instagram @bobbynst

"Hari ini kami bersama seluruh Forkopimda Provinsi Sumatera Utara lengkap untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di salah satu tempat yang secara legalitas untuk apapun di tempat yang akan kita eksekusi tidak ada, baik izin bangunan, izin hiburan malam juga tidak ada dari provinsi," tegas Bobby.

Namun klaim itu langsung dibantah oleh Sekjen DPP GRIB Jaya Zulfikar. Ia menegaskan pihaknya tidak mengetahui adanya diskotek atau sarang narkoba di lokasi tersebut.

Zulfikar menyebut bangunan itu awalnya memang difungsikan sebagai kantor DPD GRIB Jaya Sumut, bahkan peresmiannya dihadiri langsung oleh Hercules tahun lalu.

"Awalnya ini sebelum ada Marcopolo ini adalah kantor GRIB sesuai dengan surat permohonan izin yang dilakukan pengurus DPD Sumatera Utara ke Pemerintah Deli Serdang, pada saat itu Pak Hercules, Ketua Umum kami juga datang meresmikan, pada saat itu murni hanya sebatas kantor GRIB," jelas Zulfikar.

Merasa diperlakukan tidak adil, GRIB Jaya bersiap menggelar aksi besar-besaran di depan gedung KPK pasca perayaan HUT ke-80 RI.

Sumber :

• Aris Dasril/VIVA Medan

Ormas besutan Hercules itu akan mendesak KPK menuntaskan kasus korupsi Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting yang menyeret nama Bobby Nasution.

"Kasus ini tidak boleh berhenti di level bawah. Kami ingin KPK berani menelusuri aliran dana dan siapa saja yang berada di balik perintah, termasuk sampai ke pucuk pimpinan Pemprov Sumut," kata Zulfikar.