Namun menurut dia, program-program untuk perlindungan sosial sejauh ini hanya untuk menahan rumah tangga tidak jatuh ke angka kemiskinan karena rumah tangga atau penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan masih sangat tinggi yakni sekitar 150 juta jiwa. Jika terjadi goncangan seperti kenaikan harga BBM, maka penduduk tersebut rentan jatuh ke kemiskinan.
"Memang program-program yang dikeluarkan pemerintah lebih pada bagaimana program kemiskinan itu merawat agar tidak ada penambahan orang miskin, belum pada bagaimana mengeluarkan orang-orang miskin dari garis kemiskinan tadi," ujarnya.
Abdul mengatakan perlu ada program-program baru untuk mencegah bertambahnya penduduk miskin dan mengeluarkan orang dari garis kemiskinan, terutama terkait pemberdayaan.
"Masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan ini akan juga jatuh ke garis kemiskinan kalau memang tidak ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjaga mereka lewat pemberdayaan-pemberdayaan agar bisa keluar dari garis kemiskinan," tuturnya.
Ia menuturkan secara keseluruhan upaya untuk mengeluarkan penduduk dari garis kemiskinan sangat multisektoral atau mencakup berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah.
Pemerintah daerah perlu menjaga inflasi. Selama ini, lanjut Abdul, pemerintah daerah fokus kepada kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran saja sementara determinan utama dari tiga indikator itu justru adalah inflasi. Jika inflasi tidak terjaga tentu angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan juga naik.
Selain itu, pemerintah daerah perlu membuka lapangan-lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Untuk itu, perbaikan investasi perlu dilakukan agar banyak variasi lapangan kerja di daerah.
Load more