Dukung B35, Pertamina Ngotot Minta Penambahan Investasi Lagi

Jakarta - Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso meminta penambahan investasi untuk program implementasi B35.

Hal itu diungkapkan Harsono ketika menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI bersama PT Pertamina (Persero), holding dan subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Harsono, ada hal yang perlu diperhatikan soal implementasi program B35, yakni terkait penambahan investasi dan tambahan biaya operasi.

"Kami identifikasi adanya tambahan biaya sekitar Rp110 per liter atas peningkatan infrastruktur, capex (belanja modal), maupun operasional," kata Harsono di lokasi, Selasa (7/2/2023).

Harsono menjelaskan program B35 mulai diterapkan tahun ini dengan dua tahap. Menurutnya, tahap pertama dilakukan di empat wilayah atau region Februari 2023.

Empat wilayah itu terdiri dari region I (Sumatera Bagian Utara), region II (Sumatera Bagian Selatan), region VIII (Maluku, Maluku Utara, Papua), dan sebagian region V (Bali dan Nusa Tenggara) dengan peningkatan FAME sebesar 1,4 juta kiloliter.

Baca Juga

Komisaris Pertamina Cek Distribusi BBM dan LPG di Sorong, Pastikan Pasokan Terjaga

Menurut dia, tahap kedua akan dilaksanakan pada Agustus 2023, yang mana membutuhkan waktu enam bulan penyesuaian infrastruktur dan quality control.

"Implementasi tahap kedua B35 di Agustus 2023 diharapkan akan berjalan di region III (Jawa Bagian Barat), region IV (Jawa Tengah), sebagian region V (Jawa Timur dan Madura), kemudian di region VII (Sulawesi Selatan)," jelasnya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan implementasi B35 mampu menghemat devisa negara mencapai US$10,75 miliar.

Selain itu, dia mengatakan nilai tambah industri sawit juga tembus sebesar Rp16,76 triliun.

"Pemerintah tentu per 1 Februari ini meluncurkan bahwa tingkat pencampuran Biodiesel dinaikan jadi 35 persen dan ini akan menghemat devisa sebesar USD 10,75 miliar dan nilai tambah industri sawit sebesar Rp 16,76 triliun," kata Airlangga, beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan pemerintah telah menetapkan volume penyaluran Biodiesel B35 mencapai 13,15 juta kilo liter (KL).

"Pelaksanaan mandatory B35 ini telah diawali dengan kerja sama yang baik dari suruh pemangku kepentingan ini tercermin pada uji jalan 2022 yang lalu," tutur Musdhalifah dalam acara peluncuran B35 di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (31/1/2023). (lpk/ebs)