Harapan Pelaku UMKM di Bali Terhadap KemenKopUKM

Denpasar, Bali - CV Tri Utami, salah satu UKM di Denpasar Bali, mulai sumringah karena orderan dari pasar luar negeri berdatangan silih berganti. UKM yang bergerak di bidang produksi dan eksportir kerajinan tangan, khususnya dari kayu, merasa kewalahan memenuhi permintaan buyer asing.

Owner CV Tri Utami, Ni Made Witari, menyatakan kesulitan utama dalam memenuhi permintaan pasar luar negeri adalah pembiayaan. Ini terjadi karena sentra UKM mitra usahanya harus diberikan down payment (DP) atau uang muka ketika pesanan produk itu berskala besar. Kemudian saat produksi selesai, harus segera dibayar lunas.
Di sisi lain, proses pembayaran dari buyer asing kepada CV Tri Utami kerap tertunda lantaran produk kerajinan pesanannya harus diterima terlebih dahulu dalam kondisi yang baik dan sesuai spesifikasi. Padahal proses shipment (pengiriman barang) ke negara tujuan membutuhkan waktu beberapa hari.

"Masalah utama di perusahaan kami adalah pembiayaan untuk ekspor, jadi per PO (purchase order) itu kami harap ada dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) agar ada kemudahan mendapatkannya," tutur Witari saat ditemui di tempat usahanya di jalan Merak Tohpati, Denpasar, Bali.

Kondisi itulah yang membuat Ni Made Witari kerap kelimpungan ketika pembayaran dari orderan yang satu belum cair namun di saat yang sama datang orderan lain. Dari situ, Witari berharap ada dukungan pembiayaan yang mudah dan murah dari pemerintah melalui Bank BUMN ataupun lembaga keuangan lainnya, termasuk securities crowdfunding.

Menurutnya dengan dukungan pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat baik dari bank pemerintah ataupun lembaga keuangan lainnya, Witari yakin seluruh pesanan dalam partai besar dari berbagai negara dapat dieksekusi dengan baik dan tepat waktu. Sayangnya hal itu sulit sekali didapatkan karena selama ini bank swasta yang menjadi mitranya dalam memenuhi pembiayaan tidak fleksibel.

"Kami sangat terkendala di pembiayaan untuk penuhi order, dan itu diperparah dengan wabah Covid-19 yang sampai saat ini masih ada sehingga masalah keuangan itu belum sepenuhnya teratasi," ujar Witari.