State Owned Enterprise International Conference 2022 di Nusa Dua, Negara Anggota G20 Mutlak Jalankan Transisi Energi

Nusa Dua, Bali - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membuka State Owned Enterprise (SOE) International Conference 2022 di Nusa Dua Bali, Senin 17 Oktober 2022.

State Owned Enterprise International Conference 2022 atau Konferensi BUMN Negara G20 ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut KTT G20. Gelaran ini menjadi salah satu sarana pemerintah mengabarkan kepada komunitas internasional tentang dampak transformasi BUMN bagi masyarakat Indonesia, termasuk transisi energi.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi langkah BUMN selama ini yang menjadi garda depan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga pemulihan saat pandemi Covid-19 melanda.

"BUMN juga berperan besar dalam penanganan pandemi. Keberhasilan BUMN ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) kami bisa kembali seperti sebelum Covid-19," ujar Luhut.

Untuk itu, Ia yakin bahwa meski berada dalam ancaman resesi global, Indonesia mampu mempertahankan posisinya dengan kekuatan bersama.

"Transformasi membuat lebih efisien. Jumlah BUMN berkurang dari 108 jadi 92 BUMN dan ditargetkan bisa turun dari itu. Transformasi membuat BUMN lebih tangguh. Membuat BUMN lebih banyak kontribusinya pada perekonomian kita. Ini bisa mendorong perekonomian lebih baik. Naik 115 persen dari target pemerintah," ujar Luhut.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers menjelaskan bahwa BUMN siap menjalankan transisi energi demi mencapai Net Zero Emission (NZE). 

"Kita harus mendorong renewable energy masing-masing perusahaan BUMN tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan untuk memastikan NZE tahun 2060 terjadi. Catatannya, transisi energi harus dilakukan berdasarkan transformasi yang diingini oleh Indonesia, bukan negara lain," ucap Erick.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyambut baik dukungan pemerintah untuk menyukseskan transisi energi khususnya mengejar target NZE 2060.  PLN telah menyiapkan peta jalan sejak 2021 dan telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow. Artinya, lanjut Darmawan, PLN sudah siap memimpin transisi energi di Indonesia.

Untuk mendukung rencana tersebut, PLN sudah menyiapkan peta jalan _early retirement_ pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Tahapan mekanisme retirement PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2056 dan PLN akan menggantinya dengan EBT.

Pada peta jalan PLN, percepatan retirement PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, untuk PLTU dengan teknologi subcritical. Percepatan retirement tersebut dapat dilakukan ketika kapasitas EBT pengganti sudah operasional, aspek just transition terpenuhi, tidak menyebabkan peningkatan beban keuangan yang memberatkan pemerintahxkf, dan adanya bantuan pendanaan dari komunitas internasional.

Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE di 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti biomass cofiring di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencegah emisi di masa mendatang

"Tak hanya mempensiunkan PLTU eksisting, PLN juga tidak akan melakukan pembangunan PLTU, kecuali penyelesaian pembangunan yang saat ini sudah dalam tahap konstruksi," papar Darmawan.

Untuk bisa mempensiunkan PLTU, PLN tentu butuh dana yang tidak sedikit. Pemerintah telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai salah satu strategi pembiayaan untuk mempensiunkan PLTU ini.

Darmawan menjelaskan meski mempensiunkan PLTU dilakukan secara bertahap, namun PLN tidak tinggal diam dalam upaya mengurangi emisi di PLTU yang telah beroperasi. PLN berinovasi dengan melaksanakan program co-firing biomassa untuk PLTU.

Pelaksanaan program co-firing di PLTU milik PLN yang dimulai dari tahun 2020 telah berhasil dilakukan pada 32 lokasi PLTU. Melalui substitusi sebagian batu bara dengan biomassa sehingga  berdampak terhadap peningkatan bauran EBT dan penurunan emisi karbon.

“Ini adalah ekosistem energi berbasis kerakyatan karena pasokan biomassa akan dipenuhi dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya menekan emisi lewat pengurangan batu bara di pembangkit, PLN juga melakukan program dedieselisasi 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) eksisting di seluruh Indonesia. PLN menggantinya dengan pembangkit EBT yang berbasis pada potensi alam setempat.

“Ini adalah perubahan besar karena mengubah energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik yang lebih murah,” katanya.

Sebagai gantinya, PLN juga mengembangkan pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 20,9 GW pada 2030.

"Kami menjadi garda depan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dan transisi energi. Kami percaya upaya ini butuh kolaborasi dan kerja sama semua pihak. Kami, PLN membuka peluang kerja sama untuk bisa menyukseskan agenda ini," kata Darmawan. (rul/ade)