Bukan karena Jokowi Diusung PDI-P Jadi Presiden, Megawati Nilai Kenaikan Harga BBM Sudah Dikaji Matang Oleh Pemerintah

Jakarta - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengatakan keputusan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi jumlah subsidi yang diikuti dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah dipertimbangkan secara matang dan melalui rapat-rapat kabinet.

"Situasi ini kan tentunya tidaklah begitu gampang, tidak asal-asalan saja dinaikkan BBM," kata Megawati di sela Jeju Peace Forum 2022, Korea Selatan, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, dirinya sangat yakin pemerintahan Jokowi memutuskan hal tersebut dengan tidak mudah. 

"Ini bukannya karena kebetulan presiden, Pak Jokowi itu adalah presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, ya. Saya tahu juga nanti bisa sampai dibawa-bawa urusan PDI Perjuangannya," katanya.

Sebagai sosok berpengalaman di pemerintahan yang pernah mengampu jabatan presiden dan wakil presiden, Megawati mengatakan, dirinya mencoba mempelajari situasi. Ia kemudian menilai kenaikan harga BBM tersebut sebenarnya sudah sangat jelas.

Bahkan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sudah 'turun' pula untuk menjelaskan alasan kenaikan harga BBM.

"Bahwa sebenarnya masalah BBM itu kalau kita pelajari dengan baik, memang ya itu malah memberikan sebuah kesempatan. Bagaimanapun juga kita kan tak bisa (mempertahankan harga lama)," ujarnya.

Ia lantas berkata, “kalau nanti tidak dinaikkan, lalu situasi kondisinya malah menjadi lebih sulit, lalu bagaimana?"

Megawati mengungkapkan keprihatinannya masih adanya pihak yang tidak mau berusaha memahami kondisi yang ada tersebut. Padahal, ujarnya lagi, kondisi saat ini memang berat karena Indonesia dan dunia belum sepenuhnya keluar dari pandemi Covid-19.

"Sehingga pendanaan untuk Covid-19 tidak bisa begitu saja dialihkan demi menambah subsidi BBM," ucapnya.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu pun mengajak masyarakat memahami keputusan Pemerintah mengurangi jumlah subsidi sehingga harga BBM mengalami penyesuaian. Selain itu, ia berharap masyarakat untuk tidak selalu menarik sebuah pengertian yang langsung membelah begitu saja.

"Jadi jangan justru dibalik, ya. Bahwa memang Covid ini juga seperti sebuah pertimbangan yang tidak mudah, apakah dilepas saja? Tapi kan nanti (kalau dilepas) yang kena juga rakyat. Artinya kan bisa makin banyak yang menderita, kan begitu antara lain pertimbangan-pertimbangannya," tuturnya. (ant/ari)