Anggota DPR Minta Waskita Karya Tidak Bergantung Dengan Penyertaan Modal Negara

Jakarta, tvOne

Anggota DPR RI Kamrussamad meminta BUMN Konstruksi PT Waskita Karya (Persero) untuk tidak selalu bergantung dengan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Kalau setiap krisis keuangan solusinya adalah PMN, ini akan sangat membebani APBN. Apalagi saat ini katanya APBN lagi jebol. Kok Waskita dapat PMN," katanya dalam rapat dengan jajaran direksi Waskita Karya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut Anggota Komisi XI itu, alasan utama pengajuan PMN Waskita adalah ingin menuntaskan proyek jalan tol di Palembang-Betung serta Ciawi-Sukabumi. Padahal, problem mendasar dari Waskita ini adalah krisis neraca keuangan di tubuh Waskita.

"Masing-masing BUMN Karya harus mampu kembali menyehatkan neracanya sendiri,” ujarnya.

Karena itu, Kamrussamad meminta jajaran direksi BUMN harus kreatif dalam mencari solusi pendanaan segala macam proyeknya.

“Mindset direksi jangan manja. Jangan sampai sedikit-sedikit PMN menjadi solusi dari setiap krisis keuangan di Waskita. BUMN harus kreatif," katanya menegaskan.

Dia menyarankan agar perusahaan itu untuk membenahi tata kelola perusahaan yang baik, mengoptimalkan strategic partnership, atau melakukan transformasi bisnis yang bertumpu pada kompetensi inti Waskita sebagai kontraktor.

Kamrussamad menjelaskan, suntikan PMN kepada BUMN secara umum memang bisa membantu menyelesaikan proyek infrastruktur. Tapi, pemberian PMN tiap tahun menjadi kurang tepat. Pasalnya, di tahun 2021, Waskita sudah diberikan PMN sebesar Rp7,9 triliun,

Namun kata dia, dana PMN tersebut digunakan lebih banyak untuk kebutuhan operasional sebesar 64 persen, sementara modal kerja hanya 15 persen.

“Kita tidak mau nanti, ketika PMN yang diajukan diberikan yakni Rp3 triliun, digunakan kembali untuk operasional perusahaan kembali. Ini harus ada komitmen tegas dari Direksi Waskita,” katanya menegaskan.

Sementara itu, Direktur utama PT Waskita Karya Tbk Destiawan Soewardjono menargetkan dana masyarakat yang terkumpul dari right issue dapat mencapai Rp900 miliar.

“Dengan PMN senilai Rp3 triliun, bila komposisi saham ingin tetap, right issue yang diharapkan sebesar Rp9 miliar. Apabila ini tercapai, struktur kepemilikan saham Waskita Karya ialah 75,35 persen milik pemerintah dan 24,65 persen dari publik,” kata Destiawan.